Rian Ernest (kiri) (Foto: Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - PSI DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan kartu kuning atau peringatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini terkait permasalahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri Pak Tito Karnavian, agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," ujar jubir PSI Rian Ernest di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Ernest mengatakan, PSI belum melihat secara rinci data per komponen anggaran yang nantinya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Menurutnya, pihaknya telah meminta melalui surat formal agar Anies membuka rincian tersebut.

"Sudah dua bulan anggota dari PSI dilantik, tapi sudah dua bulan juga kita belum melihat data rinci atau data komponen dari KUA-PPAS dari APBD 2020. Kita sudah pernah bersurat secara formal sejak awal Agustus, meminta data rinci, data komponen. Sampai hari ini kita tidak disediakan juga," tuturnya.

Dia menyebut saat ini waktu pembahasan anggaran tinggal satu bulan, sedangkan maksimal pembahasan selama 4 bulan. Menurutnya, hal ini menunjukan tidak adanya transparansi yang diberikan Anies.

"Lebih mirisnya lagi, kita tahu tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal 1 bulan untuk membahas KUA PPAS dan juga APBD. Di saat kita tau idealnya, untuk membahas ini bisa 3 sampai 4 bulan," tuturnya.

"Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan, dan lebih mirisnya lagi kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan itu mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini dari media masa," sambungnya.

Rian juga menyinggung beberapa permasalahan dalam KUA-PPAS. Di antaranya adanya penurunan anggaran sebesar Rp 7 Triliun, serta adanya anggaran untuk influencer.

"Di situ juga kita tahu bahwa ada nilai anggaran yang turun sebesar 7 triliun. Ditambah lagi ada hal yang menurut kami cukup mengagetkan di saat kita tahu ada anggaran Rp 1 miliar untuk satu orang influencer untuk promosi program-program DKI Jakarta," kata Rian.

Menurutnya, pembahasan anggaran lebih baik dibuka sejak awal hingga proses pembahasan. Sehingga adanya turut serta masyarakat, dalam pengawasan tersebut.

"Memantau uang pajak DKI Jakarta ini mau dibawa kemana, akan lebih baik kalau anggaran prosesnya dibuka sejak awal, supaya pak Gubernur Anies Baswedan tidak hanya memantau anggaran dengan mata 106 dewan dan 70 ribu PNS. Kenapa tidak dibuka saja pada publik, supaya dari 10 juta warga kan ada Rp 200 ribu orang mungkin yang penasaran anggarannya dipotong kemana," tuturnya.

SUMBER


Komen ane cuma satu..

Picture speaks a thousand words..