Jika dilempar pertanyaan soal negara mana yang paling tidak disukai atau dibenci, boleh jadi mayoritas masyarakat Indonesia serempak akan menjawab: “Israel!”.

Lalu mengapa banyak sekali orang Indonesia yang membenci membenci negara Yahudi ini dan apa alasannya? Apakah bangsa ini ada merugikan Indonesia baik secara langsung? Rasa-rasanya tidak. Atau mungkin karena masalah Palestina, akibat faktor kesamaan agama dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam? Bisa jadi.

Menurut jajak pendapat BBC World Service tahun 2014, 75% responden Indonesia melihat pengaruh Israel secara negatif dan hanya sekitar 7% yang positif.

Tapi tanpa disangka, Indonesia dan Israel memiliki satu kesamaan. Keduanya memiliki lembaga pemerintahan yang mengurusi masalah keagamaan. Di Indonesia, sebutannya adalah ‘Kementerian Agama’. Sementara di Israel sana bernama ‘Ministry of Religious Services’.

Kementerian Agama yang saat ini dipimpin oleh Fachrul Razi memiliki tugas pokok mengurusi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Sementara Ministry of Religious Services yang dipimpin oleh Yitzhak Vaknin secara jelas dikatakan mengatur pelayanan keagamaan (religious services) bagi populasi Yahudi di Israel.

https://www.gov.il/en/departments/mi...gious_services

Di Tanah Air, pengangkatan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama pada 23 Oktober 2019 lalu cukup menuai kontroversi. Musababnya, selama ini pos tersebut kerap diisi dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atau kader partai politik yang berbasis Islam.

Fachrul  Razi menjadi Menteri Agama dari kalangan militer pertama setelah reformasi. Sebelum Fachrul, dua Menteri Agama di masa Orde Baru berasal dari kalangan militer, yakni Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Tarmizi Taher.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengaku kecewa karena kursi Menteri Agama tak diberikan kepada kelompok mereka dan justru diberikan kepada purnawirawan TNI.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas mengatakan PBNU banyak menerima pernyataan dari ulama berbagai daerah tentang menteri agama yang tak dijabat kader NU. Menurutnya, bila disimpulkan, berbagai pertanyaan itu bernada kecewa.

Apalagi ia sempat menegaskan, jabatan menteri agama yang diembannya saat ini tidak hanya untuk agama tertentu.

Kita harus sepakat bahwa teman-teman, Pak Fachrul menteri agama ya, iya tapi saya bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri Agama Republik Indonesia. Di dalamnya ada agama-agama lain. Tapi kalau di dalamnya saya gunakan pendekatan Islam wajar-wajar saja karena memang Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas,” tuturnya beberapa waktu lalu.

https://nasional.tempo.co/read/12649...i/full&view=ok

Entah mengapa sampai saat ini kementerian yang satu ini masih saja eksis. Padahal, jelas yang diurusi mereka urusi hanyalah kepentingan satu agama tertentu. Sebagai contoh, KUA adalah lembaga diskriminatif, karena walaupun namanya kantor urusan agama, toh yang diurusi hanya agama Islam.



Bagi lima agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu semua tumpah ruah ke kantor catatan sipil. Bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Mereka sama sekali tidak diberikan ruang untuk administrasi kepercayaannya. KUA berada di bawah mandat kementerian agama, begitu juga pelaksanaan haji dan pendidikan Islami.

Kementerian Agama yang berisi hanya agama Islam dan yang lain cuma sebagai pelengkap cuma ada di negara Indonesia dan tidak ada di negara lainnya, kecuali di negera-negara 'agama' seperti Malaysia dan tentu saja, Israel.

Lembaga ini lebih sering menjadi penghambat birokrasi daripada memberikan layanan. Banyak pelayanan yang harusnya diberikan kementerian ini sudah dilakukan oleh lembaga agama lain non-negara mulai dari pencetak pendakwah sampai mengurus keluarga sakinah.

Bukan rahasia umum bahwa kementerian agama merupakan salah satu lembaga negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Bayangkan, pada rancangan APBN 2019, kementerian ini mendapat jatah belanja terbesar keempat setelah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Polri. Uang belanja sebanyak Rp63 triliun dalam RAPBN 2019 digelontorkan. Tahun sebelumnya, kementerian ini menerima Rp62,2 triliun.

Kasus korupsi kementerian yang tidak pernah absen setiap tahunnya. Tahun 2006, Said Agil Husein Al Munawar, Menteri Agama era Presiden Megawati Soekarnoputri, terjerat kasus korupsi penyalahgunaan dana abadi dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  sebesar Rp719 miliar.

Masih membekas pula kasus korupsi besar menteri agama Suryadharma Ali terkait dana operasional menteri dan lagi-lagi, BPIH. Terakhir yang paling hangat adalah kasus jual beli jabatan tahun 2019 yang diduga melibatkan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.

Padahal sebagian besar pendiri bangsa yang tergabung dalam wadah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sewaktu melangsungkan sidang soal pembentukan kementerian/departemen pada 19 Agustus 1945, tidak sepakat atas pembentukan kementerian yang mengurusi persoalan agama.

Hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain Johannes Latuharhary, Abdul Abbas, Iwa Kusumasumatri dan Ki Hadjar Dewantara. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.

url=https://tirto.id/sejarah-lahirnya-kementerian-agama-ri-yang-sempat-tak-disetujui-dewY]https://tirto.id/sejarah-lahirnya-kementerian-agama-ri-yang-sempat-tak-disetujui-dewY[/url]

Berkaca pada pengalaman, orang yang bertarung untuk memimpin negara ini saja, Presiden Jokowi maupun capres 02 Prabowo Subianto, jelas hanya tampak melakukan ibadah sholat pada saat berlangsungnya ajang Pilpres 2019.  Pernahkah kita melihat mereka sholat sebelum atau sesudah masa pilpres?



Mungkin di lubuk hati terdalam mereka merasa tidak merdeka menjalankan apa yang mereka percayai tanpa harus melakukan pencitraan. Padahal, posisi seseorang dalam masyarakat bukan dinilai dari apa yang ia percayai, tetapi berdasarkan kontribusi yang mampu ia berikan.

Oleh karena itu, sudah saatnya Kementerian Agama dihapuskan bila Indonesia hendak menjadi negara yang melayani warganya.  Bayangkan, masa kita yang hidup 74 tahun kemudian saja masih saja kalah kualitas berpikir dengan para leluhur pendiri bangsa??

Bukankah saat ini kita malah berpikir mundur?? Jika kita masih berpikir demikian, lantas apa bedanya kita dengan Israel??

Atau mungkin memang Indonesia lebih menyukai agama mayoritas menjadi absolut dan tidak menerima adanya kaum minoritas layaknya yang dilakukan negara Zionis itu terhadap muslim Palestina??