TRIBUNNEWS.COM - Memulai periode keduanya dalam memerintah, ternyata ada satu kesamaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kesamaan tersebut terjadi di awal periode kedua pemerintahan masing-masing, yakni sewaktu membentuk kabinet kedua.

Dalam Kabinet Indonesia Maju yang merupakan kabinet kedua Presiden Jokowi ini, terdapat 12 Wakil Menteri.

Jumlah Wakil Menteri ini berbeda dengan Kabinet Kerja saat pemerintahan Jokowi -Jusuf Kalla periode 2014-2019, sebab waktu itu hanya ada tiga wakil menteri yang menjabat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, langkah ini sama dengan yang dilakukan oleh SBY saat 2009.

Hal itu diungkapkan Burhanuddin Muhtadi saat berbicara dalam acara Breaking News KompasTV, Jumat (25/10/2019).

Baca: 12 Wakil Menteri Dilantik, Pengamat: Tak Serta Merta Menjamin Birokrasi Semakin Mulus

Di periode kedua kepemimpinan SBY, saat itu terdapat 18 nama yang ditunjuk oleh SBY untuk menjadi wakil menteri di pemerintahan keduanya.

Padahal sebelumnya di periode pertama, SBY hanya mengandalkan dukungan utama dari partai koalisinya, yakni PBB dan PKPI.

"Di 2009-2014, pak SBY melakukan eksperimen yang berbeda dibanding periode pertamanya, di periode pertama pak SBY hanya mengandalkan dukungan utamanya dari Partai Demokrat dan PBB, tapi di periode kedua pak SBY menambah armada koalisinya," terang Burhaniddin.

Kini hal yang sama dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya.

Tak Serta Merta Muluskan Birokrasi

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019) di istana Negara, Jakarta.

Burhanuddin Muhtadi mengatakan, banyaknya wakil menteri tak serta merta menjamin birokrasi semakin mulus.

Burhanuddin berkaca dari pemerintahan sebelumnya, yakni pada kepemimpinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014.

Ia mengungkapkan, saat itu terdapat 18 nama yang ditunjuk oleh SBY untuk menjadi wakil menteri, namun menurutnya Wamen yang banyak tak semerta-merta membuat smoth birokrasi.

"Saat itu yang muncul adalah karena banyaknya menteri yang representasi dari partai politik, sedang saat ini cukup seimbang antara profesional dan dari partai."

Burhanuddin pun mengatkan koalisi yang gemuk disatu sisi dapat berdampak buruk.

"Jadi ibarat orang yang terkena obesitas, itu bukan hanya kurang lincah bergerak, tapi juga penyakitan karena rawan terkena lemak jahat," tandas Burhanuddin.

Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi oleh Jokowi sehingga kedepannya tidak berdamapak yang sama dengan sewaktu pemerintahan SBY.

"Ini yang harus diantisipasi Jokowi, harus betul-betul, jangan serta-merta dengan membentuk postur kabinet yang gemuk, kemudian disiplin koalisi menjadi lemah, monitering menjadi lemah," jelasnya.

Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan juga mengomentari Wamen pilihan Jokowi tersebut. Umar Hasibuan menyatakan, semestinya Wamen dijabat pejabat esselon 1 di Kementerian, bukan dari parpol apalagi dari timses Jokowi.

“Mustinya Wamen itu esselon 1 di kementrian dia ditempatkan bukan dari parpol apalagi dari timses. Kasihan menterinya karena wamen biasanya merasa dialah mentrinya,” tulis Umar di akun  @GusUmarChelsea.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membalas cuitan @GusUmarChelsea. “Yang mengubah aturan tersebut adalah Pak SBY, yang awalnya Wamen adalah jabatan karier berubah menjadi jabatan politis sehingga menjadi seperti sekarang ini,” tulis Said Didu di akun @msaid_didu.


https://m.tribunnews.com/amp/nasiona...gamat?page=all