Mahfud Md: Penuntasan Kasus HAM Tak Harus Sesuai Kehendak 1 Kelompok

Menurut Mahfud, penuntasan kasus HAM masa lalu harus melibatkan semua pihak agar tidak terjadi pertentangan hasil akhirnya. Dia enggan jika nantinya setelah kasus HAM dituntaskan masih ada pihak yang menganggap masalah tidak selesai.

"Nanti kalau diselesaikan ada yang tidak setuju lalu dianggap tidak selesai, itu bukan hidup bernegara. Cara preman namanya kalau gitu," ucap Mahfud.

Sebelumnya, harapan agar Mahfud bisa berupaya menuntaskan kasus HAM datang dari Komnas HAM. Mahfud dinilai orang yang jauh dari beban masa lalu.

"Terpilihnya Profesor Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, yang jauh dari beban masa lalu, tentu diharapkan dapat lebih berani, jernih, dan cepat dalam melaksanakan sejumlah agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat," kata komisioner Komnas HAM M Choirul Anam melalui keterangan pers tertulis, Rabu (23/10). (haf/rfs)
sumber

☆☆☆☆☆☆

Indonesia adalah negara yang besar. Dibangun dengan darah dan airmata. Ditanah ini, pergolakan pernah terjadi. Tarik menarik ideologi. Berebut kepentingan. Siapa yang kuat, dia yang menang.

Tapi ada yang sering terlupa. Ketika konsensus bangsa telah diletakkan, seharusnya tak perlu ada lagi yang coba-coba untuk mengutak-utik atau mengkebiri.

Bicara tentang HAM, sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf, dan seringkali menjadi bangsa yang pelupa. Begitu banyak darah yang tertumpah dari rakyat kita, dibantai oleh jagal-jagal bangsa lain. Ada Westerling yang tetap bisa tersenyum sampai akhir hayatnya, tapi kita tak pernah mengusiknya. Ada Kaisar Hirohito yang mengirim para kurcaci kejam pada masanya, kitapun tak pernah mengusik. Ada Ratu Wilhelmina yang mengirim jelangkung bule kesini, kitapun tak pernah mengusik. Lewat begitu saja. Terlupakan.

Ada yang marah saat GusDur yang mewakili pemerintah, mengucap maaf kepada para korban pembantaian G30PKI. Dan yang marah, justru membanggakan Suharto yang pernah membiarkan pembantaian Tanjung Priok sehingga darah membanjiri jalanan didepan sebuah masjid.

Ada yang mengungkit soal kekejaman tentara di Aceh, tapi mereka marah saat gembong pemberontak separatis dipanggil Komnas HAM. Ada yang terus mempersoalkan kematian banyak warga Papua, tapi mereda diam saat ditanya soal kekejaman OPM kepada masyarakat yang tak tahu apa-apa.

Ada yang terus menuntut kematian seorang pegiat HAM akibat diracun, tapi mereka seolah buta saat ditanya soal kiprahnya memprovokasi kemerdekaan wilayah NKRI.

Ada yang meradang soal kematian para aktivis mahasiswa tahun 98, hilangnya para aktivis tak tentu rimbanya. Tapi mereka mengelu-elukan para tersangka, bahkan menganggap pemerintah saat itu adalah yang terbaik.

Ada yang mencari panggung dengan mempersoalkan banyaknya kematian anggota KPPS dan para pendemo beberapa waktu lalu, tapi mereka tak sadar kalau mereka hanya bajing@n penjual agama.

Siapa yang salah? Kemana semua bermuara? Siapa yang harus didahulukan? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Dan semua kemelut ini akan terus bergulir, bergulir dan bergulir hingga pergantian pemerintah, sampai banteng beranak sapi, sampai kuda beranak burung.

Dan HAM hanya jadi permainan untuk menekan. Bukan untuk diselesaikan. Karena kita memang tak pernah mau menyelesaikan.

Bangsa kita memang bangsa pelupa. Sampai kitapun makin lupa akan jatidiri kita, bahwa kita bangsa Indonesia, bukan bangsa pura-pura.

Kita ada, karena mereka pernah ada.