SURABAYAPAGI.COM, Jakarta –Kementerian / Lembaga (K/L) negara akan disorot secara khusus terkait anggaran yang dikelola. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna.



K/L yang bakal jadi sorotan adalah K/L yang dianggap memiliki risiko besar karena mengelola anggaran besar. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, hingga Polri.

"Tentu saja risiko terbesar itu di entitas-entitas yang menggunakan dana besar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, Polri adalah K/L yang kami menganggap memiliki risiko tinggi karena penggunaan anggaran yang besar," kata Agung usai pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurut Agung, pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan terhadap kementerian dan Lembaga tersebut akan dilakukan secara bertahap.

"Oleh karena itu pada kementerian-kementerian ini kami melakukan pemeriksaannya bertahap. Karena dianggap sebagai kementerian yang memiliki risiko yang lebih tinggi," jelas Agung.

Untuk Kementerian Pertahanan sendiri yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Achsanul menilainya wajar mendapatkan jatah anggaran terbesar. Pasalnya, untuk menjaga pertahanan negara memang butuh anggaran besar.

"Menhan itu kan untuk pertahanan negara. Jadi kita juga harus kuat dalam hal itu. Jadi menurut saya, mereka wajar terbesar," pungkas anggota BPK RI Achsanul Qosasi.

Sebagai informasi, Kemenhan yang akan dipimpin Prabowo mendapatkan anggaran Rp 127,4 triliun di 2020. Prabowo akan mendapatkan anggaran kementerian paling besar tahun depan mengalahkan Kementerian PUPR dan Polri yang masing-masing Rp 120,2 triliun dan Rp 90,3 triliun.

Sumber : http://surabayapagi.com/read/dapat-a...o-secara-ketat