Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menolak Menteri Agama dari Pensiunan TNI. NU kecewa karena secara tradisi kursi Menag biasanya diisi oleh representasi NU. uniknya mereka tidak mempermasalahkan Kader NU menjabat Menkopolhukam, serta tidak menggubris kritikan pensiunan Polri Anton Tabah Digdoyo terhadap Wapres Maruf Amin yang ogah melepaskan jabatan Ketua MUI.

Ketiga hal itu menunjukkan bahwa para Kyai menolak berada di bawah tentara, para kyai tidak menggubris Polri, dan para kyai ingin berada di atas TNI-Polri.

Bagaimana saya bisa ambil kesimpulan itu? Berikut paparannya.

Banyak hal yang menarik saat penunjukkan para Menteri oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Rabu 23 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satunya adalah terkait keputusan Jokowi yang memilih Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang berlatar belakang TNI.

"Mengenai Menag, sejarah juga ada Menag dari TNI, kedua kita ingin berkaitan dengan radikalisme, intoleransi betul-betul secara konkret bisa dilakukan oleh Kemenag," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, 24 Oktober. Jokowi berharap Menag yang baru bisa bicara banyak soal perdamaian dan toleransi di Tanah Air.

Detik [Jokowi Pilih 'Menag TNI' untuk Urus Radikalisme dan Intoleransi]

Penunjukkan Purnawirawan TNI sebagai Menteri Agama menuai kekecewaan dan protes dari kalangan NU. Hal ini dikarenakan tradisi posisi Menag biasanya dijabat oleh perwakilan dari organisasi keagamaan seperti NU.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas mengatakan pihaknya menerima protes dari banyak kyai. Menurutnya, banyak kyai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi menunjuk Menag. "Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Oktober.

Menurut Robikin, para kiai menilai Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.

Kompas [PBNU: Banyak Kiai Daerah Kecewa dan Protes soal Jabatan Menteri Agama]

Namun uniknya NU tidak mempermasalahkan ketika kader NU seperti Mahfud MD menjadi Menkopolhukam yang secara tradisi diisi oleh matra TNI. Telah kita ketahui bersama, Mahfud MD merupakan orang sipil pertama dan dari kalangan NU yang menjadi Menkopolhukam. Padahal jabatan ini sebelumya selalu diisi oleh orang berlatar belakang militer.

Posisi Menko Polhukam terbilang strategis sebab membawahi beberapa kementerian. Misalnya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, hingga TNI. Salah satu Kementerian yang menjadi naungan Kemenkopolhukam adalah Kemenhan yang saat ini dijabat oleh Menhan Prabowo Subianto yang berasal dari militer. Meski begitu, Mahfud meyakini Prabowo merupakan sosok yang bisa diajak kerja sama dan taat terhadap aturan. "Kemenhan yang sekarang Pak Prabowo itu taat azas, taat aturan dan taat struktur," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 23 Oktober.

Merdeka [Meski dari Sipil, Menko Polhukam Mahfud Yakin Prabowo Taat Aturan]

Ditambah lagi posisi Wapres kini diisi oleh Rais Aam NU Maruf Amin. Bahkan tak cukup Wapres, Maruf Amin tetap menjabat sebagai Ketua MUI meski nonaktif. Hal ini pernah diprotes oleh Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Brigjen (Purn) Pol Anton Tabah Digdoyo. Namun protes ini tidak digubris oleh Maruf Amin, MUI, maupun NU.

Rmol [Anton Tabah: Maruf Amin Kangkangi Aturan MUI, Harusnya Beri Teladan]

Berdasarkan paparan tersebut, maka kita dapat membayangkan posisi Menkopolhukam saat Konpers terkait konflik atau situasi politik terkini. Dulu Wiranto yang menjabat Menkopolhukam selalu didampingi oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian.




Kini Menkopolhukam Mahfud MD yang juga merupakan kader NU akan didampingi oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri baru Idham Azis. Menunjukkan kyai telah berada di atas TNI-Polri.