Jumat 25 Oktober 2019, 13:03 WIB

Andi Saputra - detikNews
https://news.detik.com/berita/d-4759...907.1565228692

Bayu Dwi Anggono (ari/detikcom)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 12 nama untuk menduduki posisi 12 Wakil Menteri. Mereka akan membantu Menteri yang baru saja dilantik tiga hari lalu.Efektifkah?

"Pengisian jabatan Wakil Menteri (Wamen) secara besar-besaran ketika kabinet baru terbentuk adalah kebijakan patut untuk dikritisi mengingat dalam sistem presidensial di UUD 1945 Menterilah yang berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan," kata pakar hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada wartawan, Jumat (25/10/2019).

Selain itu, kata Bayu, pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana pengangkatan Wamen sifatnya adalah fakultatif yaitu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

"Untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian membutuhkan Wamen tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu," ujar Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu.
[table][tr][td]Baca juga: PKS: Penunjukan Wamen Berpotensi Ada 2 Matahari Kembar[/td]
[/tr]
[/table]

Ukurannya yaitu ketika kabinet telah bekerja dan dievalusi. Dari evaluasi itu baru diketahui beban kerja Menteri tertentu sudah berlebihan sehingga perlu di dukung oleh adanya Wamen.

"Tujuan pengangkatan Wamen di suatu kementerian tersebut adalah dimaksudkan untuk meringankan beban kerja berlebihan dari satu Menteri di kementerian tertentu sehingga seluruh target presiden di kementerian tersebut dapat tercapai tepat waktu," cetus Bayu.

Menurut Bayu, pengangkatan Wamen secara besar-besaran di awal pembentukan kabinet juga lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan. Dibandingkan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Hal ini terkonfirmasi karena Wamen yang diangkat Presiden mayoritas adalah dari Parpol pendukung dan relawannya saat Pemilu yang lalu.

"Padahal maksud awal pembentuk UU Kementerian Negara saat mengatur jabatan Wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional, mengingat jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan Parpol," kata Bayu menegaskan.
[table][tr][td]Baca juga: Dapat Kursi Wamen, Projo Pun Batal Bubar[/td]
[/tr]
[/table]

Sikap Presiden yang demikian ini juga dinilai Bayu sebagai bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 oktober yang lalu bahwa perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran karena birokrasi yang ada saat dianggap terlalu gemuk. Bahkan Presiden juga menyatakan eselonisasi harus disederhanakan dari 4 eselon cukup menjadi 2 level eselon saja.

"Pengangkatan Wamen secara besar-besaran juga menyimpan bom waktu mengingat keberadaan wamen tidak selalu akan berkorelasi dengan peningkatan kinerja suatu kementerian melainkan justru berpotensi menimbulkan matahari kembar kepemimpinan di suatu kementerian, apalagi jika Menteri dan Wamennya berasal dari Parpol yang berbeda. Alih-alih mengefektifkan kinerja kementerian adanya persaingan perebutan pengaruh antara Menteri dan Wamen justru membahayakan soliditas kabinet dan membuat presiden sibuk dan habis waktu untuk mengurus konflik dalam kabinet dibandingkan fokus melayani kepentingan publik," pungkas Bayu.
(asp/tor)