Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (24/10) melantikan jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Di antara yang dilantik adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang disebut Jokowi adalah jaksa karier.

"ST Buhanuddin Jaksa Agung. Tidak ada yang tahu? Nanti silakan tanya langsung Pak Burhan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:
Kesan Mahfud Usai Rapat Pertama Kabinet Bersama Prabowo
Capres Jadi Menteri di Kabinet Lawan Dinilai tak Lazim
Bamsoet: Saya Menyebut Kabinet Ini The Dream Team

Tak lama setelah pelantikan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan, pilihan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi dikarenakan faktor kedekatan partai politik. Menurut Saiman, ST Burhanudin merupakan adik kandung dari politikus PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanudin.

"Pilihan terhadap Jaksa Agung yang baru sarat kepentingan politik, sama halnya pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya, Prasetyo dari partai Nasdem," kata Saiman, Rabu (23/10).

Tidak hanya Saiman, sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga mempertanyakan latar belakang Burhanuddin. Jaksa Agung disebut dari kalangan profesional, namun kata Irma, ternyata didorong partai politik.

Namun, semua kecurigaan itu dibantah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP membantah, bahwa ST Burhanuddin masuk ke dalam Kabinet Indonedia Maju lantaran mendaptkan dukung dari partai berlogo banteng moncong putih.

"Itu (Jaksa Agung) di-endorse oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang memutuskan," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di kediaman Megwati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (24/10).

Hasto meminta semua pihak untuk tidak melihat Jaksa Agung berdasarkan hubungan individu dengan seseorang. Lanjut dia, posisi Jaksa Agung sebaiknya dilihat melalui keputusan politiknya pakah dia memperjuangkan keadilan yang didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Mantan sekretaris tim kampanye nasional pemenanhan Jokowi itu menegaskan bahwa sikap PDIP tidak ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Dia mengatakan, hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Hasto lantas mengungkapkan bahwa partainya pernah mempunyai pengalaman di zaman Orde Baru ketika hukum dijadikan alat pembungkam demokrasi. Menurutnya, belajar dari pengalaman itu, PDIP kini berusaha menjadikan hukum sebagai alat penegak keadilan.

Burhanuddin adalah mantan Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan adik kandung dari Sekretaris Fraksi PDIP MPR, TB Hasanuddin. Terkait hal tersebut, TB Hasanuddin memastikan jika adiknya itu bakal profesional menjalankan tugasnya memimpin Korps Adhyaksa. Dia menegaskan bahwa ST Buhanuddin akan menjalankan tugas dengan sangat profesional dan tidak pernah ikut partai politik apa pun termasuk PDIP.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah dirinya adalah titipan salah satu partai. Namun, ia mengakui bahwa ia adalah adik dari kader PDI Perjuangan, TB Hasanuddin.

"Tidak ada, tidak ada, saya diambil sebagai profesional, sama sekali tidak (ada kaitan partai)," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin seusai menghadiri sidang paripurna kabinet di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Dalam kehidupan ini kan kakak-beradik, apakah misalnya kakak saya tokoh PDIP apakah saya tidak boleh (jadi menteri)? Jangan terus kakak saya tokoh PDIP kemudian hak keperdataan saya hilang," kata Burhanuddin, menambahkan.

Burhanuddin pun membantah punya kartu tanda anggota (KTA) PDI-P. Terkait dengan jabatannya saat ini, Burhanuddin mengakui masih harus mempelajari apa terobosan yang akan ia lakukan.

"Tidak aktif di partai, apalagi punya KTA, kantornya saja saya tidak tahu," ungkap Burhanuddin sambil mengangkat kedua tangannya.

https://m.republika.co.id/berita/pzv...i-titipan-pdip


Kebohongan yang Sistematis


Habis manis sepah dibuang, inilah ungkapan yang pas untuk para buzzer. Bagaimana tidak, ketika pemilu mereka dipelihara, dijadikan alat untuk memanipulasi opini publik, menyebarkan pesan propaganda untuk mendukung pemerintah, menyerang oposisi dan menciptakan polarisasi publik.

Pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik. Demikian hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini (Faktakini.net 04/10/19)

Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Tapi Hal ini sudah tidak dianggap perlu lagi, karena dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.. Karena yang diperlukan adalah dukungan-dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif, inilah penggalan kalimat yang dilontarkan oleh Moeldoko.

Advertisements
Lantas apa jadinya, pemimpin yang dihasilkan oleh para buzzer? Kekuasaan yang didapat dengan cara yang batil tidak akan berkah. Pasti pula akan melahirkan pemimpin yang curang. Adagium mengatakan, suatu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lain. Kecurangan akan ditutupi dengan kecurangan berikutnya. Kejahatan akan ditutupi dengan kejahatan lainnya. Akhirnya, lahir rangkaian kebohongan, kecurangan dan kejahatan. Bila kecurangan, kebohongan dan kejahatan itu dilakukan oleh banyak orang, maka akan melahirkan rezim curang, bohong dan jahat. Nabi Saw, bersabda : “Jika seorang pembohong menjadi pemimpin, maka bukan hanya rakyatnya yang akan menjadi korban, negerinya pun bisa dikorbankan”.

Fenomena munculnya pemimpin pendusta/pembohong sudah diprediksi pula kehadirannya oleh Nabi Saw.:

Sungguh akan ada sesudahku para pemimpin. Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka maka dia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya; ia pun tidak akan masuk menemaniku di telaga. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka maka ia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya; ia pun akan masuk ke telaga bersamaku (HR an-Nasa’i, Al Baihaqi dan Al-Hakim).

Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah, di dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka.

Dan apabila kedustaan itu dibiarkan dan didukung, jadilah kedustaan yang sistematis. Akhirnya yang dusta dianggap benar, sementara yang jujur dan memegang kebenaran dianggap salah. Ini seperti kabar dari Nabi Saw:

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, dimana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati, dan berbicara di zaman itu para ruwaibidhoh.” Ditanyakan, siapakah ruwaibidhoh itu? Beliau bersabda, “Orang bodoh yang berbicara dalam masalah umum.” ( HR. Al-Hakim).

Hakikatnya lahirnya pemimpin pembohong itu, yang paling mendasar karena faktor sistemnya. Sistem yang buruk pasti akan melahirkan orang-orang yang buruk di dalamnya. Apalagi jika sistem tersebut tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Semua kebijakan ditentukan oleh nafsu kekuasaan dan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Selain itu sistem yang buruk akan melanggengkan kekuasaan yang buruk pula. Maka diperlukan sebuah perubahan mendasar secara sistemik. Hanya sistem yang baik saja yang akan mampu melahirkan negara yang baik dan rakyat yang baik pula. Sistem yang baik hanya datang dari Dzat yang Maha Baik, bukan dari manusia yang lemah dan egois/mementingkan dirinya sendiri.

Sistem yang baik memerlukan pemimpin yang amanah, jujur dan bertakwa kepada Allah Swt. Bukan pemimpin yang pembohong, mengumbar janji, dan tidak menaati aturan ilahi.