Meski para teroris sudah ditangkap, permasalahan terorisme belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, dari 1.200 mantan narapidana (napi) terorisme, 200 di antaranya kembali melakukan aksi serupa.

Di sini, peran pemerintah daerah (pemda) dianggap penting dalam pembinaan eks narapidana terorisme (napiter) serta pencegahan terorisme dan radikalisme.

Sebab, aksi terorisme tidak hanya terjadi di ibu kota, melainkan menyebar di daerah-daerah. Hal ini seperti diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Indonesia (YPPI), Taufik Andrie.

Ia mengatakan, penting sekali peran Pemda dalam pembinaan eks napiter serta pencegahan terorisme dan radikalisme. Sebab, ada perubahan paradigma dari teroris yang semula nasional menjadi lokal.

Peran Pemda lebih strategis untuk membentuk program pembinaan eks napiter serta pencegahan terorisme dan radikalisme. Pemda bisa menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat kelompok kerja (pokja) dalam mengelola lembaga ad-hoc yang fokus pada pencegahan radikalisme dan terorisme.

Yang lebih penting lagi, mantan Napiter penting mendapat perhatian agar tidak mengulangi perbuatannya. Mantan Napiter harus dirangkul, serta diberikan pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebelum kembali bermasyarakat.

Senada dengan itu, mantan Napiter sekaligus Pendiri Yayasan Gema Salam, Jack Harun juga menjelaskan bahwa untuk menguatkan deradikalisasi serta mempermudah proses rehabilitasi mantan Napiter, perlu dilaksanakan program pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Pada momen inilah, peran Pemda sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program tersebut.

Kita berharap semoga program deradikalisasi untuk mengembalikan para napiter menjadi warga yang berkeadaban bisa berhasil dan terwujud. Semua ini demi menjadikan Indonesia bisa aman dan damai, tanpa aksi terorisme.