BAnyak pihak berharap Ahok menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-Maruf

Ini Prediksi Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Di mana Posisi Ahok?

BANGKAPOS.COM - Banyak pihak menggadang-gadang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk di kabinet kerja jilid dua.

Harapan tersebut semakin besar setelah Ahok juga hadir di acara pelantikan Jokowi - Maruf di Gedung MPRI, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Jika benar-benar diangkat menjadimenteri, lantas posisi apa yang tepat untuk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut?

Hingga berita ini ditulis, Jokowi-Maruf masih menutup rapat siapa-siapa yang akan menduduki kursi menteri di kabinet baru.

Setelah pelantikan, Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinet pada Senin (21/10/2019).

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan bocoran terkait gambaran kabinet baru.

Ada menteri berusia muda, ada kementerian baru, ada menteri yang dipertahankan, ada pula menteri yang keluar dari kabinet dan diberi posisi lain.

Terkini, sejumlah menteri kabinet saat ini mengundurkan diri karena memilih bertugas di DPR.

Berikut update prediksi menteri-menteri di Kabinet Jokowi-Maruf dirangkum Tribunnews.com, Kamis (3/10/2019):

1. Prediksi Menteri-menteri yang Tak Masuk di Kabinet Baru

Sejumlah menteri yang beberapa hari lalu mengundurkan diri dipastikan tak akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf.

Mereka antaralain mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Puan dipastikan tak lagi menjadi menteri setelah dia terpilih sebagai Ketua DPR.

Yasonna Laoly diperkirakan juga tak akan menjadi menteri karena memilih menjadi anggota DPR.

Sementara Imam Nahrawi dipastikan tak akan berada di kabinet baru karena menjadi tersangka di KPK.

Selain tiga nama itu, beberapa nama menteri lainnya diperkirakan tak masuk masuk dalam kabinet karena berpotensi terkena kasus hukum.

Mereka yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

2. Prediksi Menteri yang Dipertahankan

Pada Juli 2019 lalu, pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan siapa saja sosok menteri di Kabinet Kerja I yang layak dipertahankan.

Ada tujuh wajah lama kata Hendri Satrio, yang dianggap mampu membantu Jokowi merealisasikan janji kampanye untuk periode 2019-2024.

Ketujuh sosok menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Nama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro juga ada dalam daftar Hendi.

Tiga nama terakhir adalah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Luar Negeri Retno, Lestari Priansari Marsudi.

Selain itu, dalam periode kedua menjabatnya, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang.

Dari sinilah, menurut dia, akan bisa diprediksi siapa saja menteri yang akan dipertahankan Jokowi untuk jilid II pemerintahannya.

Memang banyak sosok menteri baik dalam kinerjanya, tapi yang akan bisa memberikan warisan yang dapat dikenang oleh masyarakat di kala pemerintahannya ada beberapa.

3. Dua Kementerian Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buka-bukaan dalam pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019) kemarin.

Dikutip dari Warta Kota, Presiden Jokowi menyebut, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.



Kementerian tambahan itu yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

4. Ada Kementerian Dilebur

Presiden Jokowi mengakui, nantinya ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya.

Selain ada kementerian baru, ada kementerian lama yang akan dilebur menjadi satu.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi selepas menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019) petang, dikutip dari Kompas.com.

3. Menteri Muda

Pasca-memenangi Pilpres 2019, Jokowi menyatakan sedari awal, bakal ada menteri berusia muda di kabinetnya.

Pada saat mengadakan pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2019 lalu, Jokowi menyatakan sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Maruf Amin.

Dikutip dari Kompas.com, calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

5. Calon Jaksa Agung Tidak Berasal dari Parpol

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

6. Parpol Dapat Jatah 45 Persen

Presiden Joko Widodo menyebut kabinet baru akan diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen kader partai politik.

"Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai," kata Jokowi usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menegaskan, semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. (*)

https://bangka.tribunnews.com/2019/1...-jokowi?page=4

Semoga Pak Ahok bisa jadi Ketua KPK supaya bersih-bersih Taliban dari tubuh KPK
Bersama Pak Jokowi Ganyang Taliban