JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kedeputian Politik dan Desiminasi Informasi, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Beathor Suryadi mengaku heran dengan keputusan Kepala KSP, Moeldoko yang membubarkan KSP sehari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, (20/10) mendatang.

"Kenapa Pak Moeldkok terburu-buru membubarkan KSP, jika patuh pada Perpres ikuti aja jatuh temponya pada 20 Oktober bersamaan dengan berakhirnya periode pertama Presiden Jokowi," ujar Beathor yang dilansir dari RMOL.co, Kamis (17/10).

Baca Juga: Jika Gerindra Gabung Jokowi, Pengamat: Apa Gunanya Pemilu Kalau yang Kalah Ikut Berkuasa?



Perppu KPK, KSP: Keputusan Itu Seperti Simalakama
Ngabalin Pastikan Gerindra Dapat Jatah Menteri, Ini Reaksi Kocak Prabowo

Padahal, menurutnya, ada informasi yang menyebutkan pada pelantikan presiden akan ada ribuan massa BEM dan relawan Jokowi yang akan menyambut pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Di mana penyambutan tersebut memerlukan tugas dari KSP.

Hal tersebut ditanggapi beragam oleh netizen. Berikut beberapa komentar netizen yang Jitunews pantau di artikel "Sehari Sebelum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Kok Moeldoko Malah Bubarkan KSP?" yang tayang di Babe (17/10).

Hamba Allah, Waduh, sebaiknya jangan dibubarkan dulu walau cuma berselisih sehari dari pelantikan, kasihan para buzzer gak ada kakak pembina dalam sehari artinya mereka tidak makan sehari dong?

KPK Sering Lakukan OTT, Fahri Hamzah Heran, "Saya Geleng-geleng Kepala Lihat KPK"

Aki Aki, Kan ada buzzer, tenang.

Wong Kham Foong, Mencari selamat.

Filsuf itil, mau donk daftar jadi buzzer



https://m.jitunews.com/read/109227/p...er-tenang-quot


Sandi Nilai Jokowi Butuh Oposisi: Tak Bisa Hanya Dikelilingi 'ABS' dan Buzzer

Jakarta - Sandiaga Uno berpendapat sebaiknya partai nonkoalisi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 tetap menjadi oposisi. Menurut Sandiaga, hal itu bertujuan agar tetap ada pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah.

"Saya masih berpendapat secara pribadi bahwa check and balances itu penting dan kemarin belum terpilih secara default position kita yang pasca pemilu kemarin saya berpendapat secara pribadi alangkah baiknya partai yang tidak menang berada di luar pemerintahan memberikan masukan secara konstruktif dan bersahabat menjadi bagian dari proses check and balance sehingga demokrasi diperkuat," kata Sandiaga di kediamannya di Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Sandiaga Ungkap Gerindra Sempat Terbelah soal Gabung ke Jokowi


Sandiaga enggan pemerintah hanya dikelilingi pihak-pihak yang memberikan masukan 'asal bapak senang' maupun para buzzer yang mendistorsi masukan rakyat. Hal itu, kata dia, bisa berbahaya bagi demokrasi.

Baca juga: Soal Kabinet, Sandiaga: Gerindra Tak Mau Bikin Puyeng Jokowi


"Kan nggak bisa dikelilingi dengan masukan asal bapak senang atau didengungkan oleh para buzzer-buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat itu sangat berbahaya bagi demokrasi," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengaku merasakan sendiri dan memiliki data dari masyarakat. Bahwa secara elektoral masyarakat lebih menghargai pemerintahan yang terdapat check and balances daripada unity government.

"Sebenarnya kita udah bersatu kok. Kemarin itu jelas kepentingan Gerindra itu kepentingan nasional. Jadi enggak usah takut dengan hal-hal pasca pilpres negara terbelah engga juga. Harus dipupuk persatuan. Gerindra akan menjadi pemeran utama dalam bagian 'healing the nation'. Semakin mendekatkan agar tidak terpecah dua kubu," pungkas Sandiaga.
https://m.detik.com/news/berita/d-47...uzzer?single=1

buzzer penjilat bool hina biadab bin laknat