Akhirnya kabar mengenai kepindahan ibukota bukan lagi sebuah wacana. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibukota baru dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus lalu. Pastinya keputusan ini nggak cuma diiringi pro dan kontra, berbagai "akibat" juga bermunculan menyertainya.

Memang sih nggak semua orang ikut merasakan langsung dampak dari pindahnya ibukota. Selain ASN (Aparatur Sipir Negara) yang turut dipusingkan untuk memboyong seluruh anggota keluarga ke Kalimantan atau mengajukan pensiun dini (karena berbagai faktor) agar tetap berada di wilayah masing-masing. Yang paling terkena efek ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai calon ibukota baru adalah warga Kalimantan itu sendiri, yaitu mereka yang tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dulu, sebagian penduduk Kalimantan merupakan eks transmigran dari berbagai daerah di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setiap keluarga dimodali 2 hektar tanah. Luas memang, tapi letaknya jauh di hutan belantara. Mereka yang tidak betah, menjual tanah kepada pendatang lain meski dengan harga yang relatif murah asalkan cukup untuk ongkos pulang ke kampung halaman.

Kini, siapa sangka tempat yang tadinya dikelilingi rimba akan menjadi ibukota negara? Imbasnya harga tanah pun semakin tak lumrah. Kian meroket dibandingkan sebelumnya. Kabarnya hingga mencapai angka milyaran rupiah. Yang merasa punya tanah mulai menghitung 'batas' tanahnya. Bahkan mereka yang status tanahnya masih lahan girik berbondong-bondong mendatangi kantor desa untuk mengurus surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Konon, selembar kertas tersebut bisa mendongkrak jumlah lembaran rupiah lebih banyak.

Namun, meskipun para makelar membawa uang tunai setidaknya masyarakat setempat lebih bijak bila hendak menjual tanahnya. Menjual tanah sama artinya menjual mata pencaharian. Jangan sampai ketika ibukota baru telah selesai dibangun, mereka yang tadinya mempunyai lahan justru menjadi tukang-tukang parkir.