FGD pemberantasan pungli di lingkungan Kemenkum HAM (Aditya Mardiastuti/detikcom)


Tim Satgas Saber Pungli mengungkap modus-modus baru pungutan liar (pungli) yang terjadi di instansi-instansi pemerintahan. Tak cuma di instansi pemerintahan, sektor pariwisata rupanya juga tak luput dari para investor maupun sponsor nakal.

"Memang ada beberapa kenakalan sponsor, 'lu masuk aja pakai visa wisata kan nggak boleh kerja, nanti gue yang atur'. Tahu-tahu nanti seperti ditanya imigrasi alamat, 'saya mau ke pabrik sepatu pak di Tangerang, saya mau ke pabrik apa'. Itu yang perlu kita selidiki sekarang, jadi agar dicek," kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko di sela Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali, Jl Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Selasa (15/10/2019).

Widi menuturkan praktik ini ditemukan di Jakarta Pusat. Pihaknya sudah mengamankan sejumlah tenaga kerja asing yang tidak menggunakan visa kerja.

"Makanya saya baru titipkan ke imigrasi. Ada yang ditangkap di Jakpus, udah ada yang ditangkep," terangnya.

Tak cuma itu, praktik pungli juga ditemukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pungli dilakukan untuk dana kebersihan hingga listrik.

"Nggak cuma imigrasi tapi juga lapas. (Modusnya) Saya mau nengok pindah kamar, pinjem HP, air, listrik, kebersihan ada pungutan di lapas. Seperti di apartemen ada uang kebersihan, uang listrik, uang air yang harusnya nggak dipungut. Tapi bisa juga kesepakatan masyarakat binaan supaya bersih, malas kerja bayar ajalah," terangnya.


Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko (Aditya Mardiastuti/detikcom)

Dia juga menceritakan adanya informasi pungli ke para investor dari China sebesar 100 dollar. Hanya saja hingga saat ini dia masih belum bisa membuktikan praktik pungli tersebut.

"Kemudian disampaikan, banyak pengusaha China yang datang ke Jakarta, Indonesia, ini konon kabarnya dimintai uang 100 dolar. Penyelidikan sampai sekarang belum ditemukan," tuturnya.

"Belum jelas punglinya apa, cuma ada budaya sikap dari pengusaha China, dia kalau ke Indonesia nyelipin duit. Jadi setiap paspor ada isinya uang, tapi petugas imigrasi di sini langsung dikembalikan," terangnya.

Widi menuturkan pelayanan jasa hukum, jual beli jabatan, perizinan, pengesahan badan hukum dan pengurus parpol, pelayanan keimigrasian hingga pengadaan barang dan jasa juga berpotensi menjadi sumber pungli. Dia menyebut langkah pencegahan yang paling efektif terus melakukan sosialisasi dan pengawasan di internal.

"(Imbauan) Pengawasan internal harus ditingkatkan," terangnya.

Selama Oktober 2016-30 September 2019 ini tim Saber Pungli di bawah koordinasi Kemenko Polhukam telah mengamankan barang bukti senilai Rp 322.372.491.564. Total sudah ada 33.432 tersangka dari 21.407 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Saber Pungli.

"Satgas sudah berhasil, kedua untuk Bali masih kondusif, ketiga kita sarankan imigrasi dan lapas untuk membuat unit internal untuk pemberantasan pungli. Pesan pak presiden supaya investor masuk ke Indonesia aman, nyaman, situasi di lapas itu kan orang sudah susah mbok ya diberi kesejahteraan pembinaan yang baik jangan sampai keluar penjara dia balas dendam sama rakyat," harapnya.


Sumur: https://m.detik.com/news/berita/d-47...aspor?single=1


Pungli,salah satu masalah yg susah di berantas..