Jakarta, CNBC Indonesia- Demi meningkatkan investasi masuk ke Indonesia pemerintah tengah merancang perampingan regulasi melalui omnibus law. Dengan begitu investor pun akan mendapatkan berbagai kemudahan dan tidak lagi dirumitkan oleh berbagai regulasi yang ada. Apalagi daya saing Indonesia pada 2019 versi WEF turun dari peringkat ke-45 jadi peringkat ke-50.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Omnibus law bisa menjadi solusi untuk menarik investasi, terutama di tengah gelombang relokasi. Hal ini juga bisa menjadi antisipasi dalam menghadapi imbas dari perang dagang.



"Less regulation ekonomi lebih moving. Over regulation malah menghambat. Kita bukan tidak punya proper regulation tapi over regulation. Sama kaya kelebihan berat badan,  harus diet. begitu juga regulasi," kata Bambang, Kamis (10/10/2019).

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pun banyak dikeluarkan paket kebijakan demi kemudahan investasi masuk. Bambang menegaskan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, berarti investasi kurang cepat.

"Investasi masalahnya regulasi institusi makanya ada penyederhanaan, birokrasi, dan harmonisasi," katanya.

Sebelumnya Jokowi sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran regulasi investasi masih 'gemuk'. Alhasil, investor menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan lebih memilih ke negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam.



Menindaklanjuti hal itu, sejumlah perizinan pun saat ini ditinjau ulang untuk dirampingkan melalui penerbitan omnibus law atau menggabungkan beberapa ketentuan berbeda dalam satu payung aturan. Ada 72 UU yang bakal direvisi untuk membangun ekosistem investasi.

Omnibus law juga diharapkan bisa menaikkan global competitiveness index Indonesia yang tahun ini turun peringkat ke-50.

"Itu larinya kepada masalah regulasi yang masih menghambat. Akhir tahun ini pasti sudah beres," katanya. (hoi/hoi)

Siap pak, lanjutkan segera pak. Biar hasil yang berbicara.
Kalau hasilnya kaya gini kan sudah tentu tidak bagus dan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dijanjikan. 

ini juga pak jangan lupa ijin2 macam IMB


2020 then...