Jakarta, CNBC Indonesia - Robotisasi menjadi isu hangat diperbincangkan oleh para serikat pekerja di Indonesia. Robotisasi menjadi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), saat ini dan masa depan.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan sektor industri sandang memang beberapa tahun terakhir sudah memakai robot dalam proses produksi. Hal ini sebagai jawaban dari masalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terus naik setiap tahun

"Yang sudah pakai robot adalah pakaian jadi, di sektor pemintalan sudah ada sudah robotik. Baru 2-3 tahun ini sehingga efisiensi itu tergantung lokasi pabrik sekitar Jabodetabek kalau di Jawa Tengah kan pilihan apa saya pakai robotik atau orang. Jadi 4.0 itu pilihan bukan suatu keharusan," kata Ade kepada CNBC Indonesia, Jumat (11/10). 



Ade berkelakar bahwa kelebihan menggunakan robot selain soal kecepatan dan efisiensi juga, robot tak pernah demo untuk menuntut upah atau yang lainnya. Namun, sambil bercanda, Ade juga mengatakan saat listrik mati maka barulah robot 'demo'.

"Ya mungkin itulah, demo sih PLN, listriknya mati ini," katanya tertawa.

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap keliru bila robotisasi dilakukan sebagai renpons kenaikan upah atau UMP beberapa tahun terakhir.

"Keliru pendapat tersebut. Robotisasi sudah berkembang dari 30 tahun yang lalu di negara industri maju seperti Amerika, Jepang, Jerman dalam rangka efisiensi kerja dan antisipasi global supply chain serta kemajuan teknologi terutama teknologi ICT, jadi bukan karena persoalan upah atau kesejahteraan buruh," kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/10).(hoi/hoi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Robotisasi menjadi kekhawatiran para buruh di banyak negara industri. Pada konferensi International Trade Union Confederation - Asia Pacific (ITUC AP) atau organisasi konfederasi serikat pekerja di Asia Pasifik yang digelar di Tokyo 7-9 Oktober 2019, isu ini menjadi pembahasan hangat.

"Future work dampak nya bagi buruh yang akan kehilangan pekerjaan yaitu akibat digital ekonomi dan robotisasi," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/10)

Pada laman resmi ITUC AP, isu yang dibahas memang soal kesetaraan gender, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lainnya. Namun, Said Iqbal bilang justru isu yang hangat dibahas soal pekerjaan masa depan, hingga upah murah.

"Juga dibahas di negara berkembang tentang kebijakan upah murah dan limitasi jaminan sosial," kata Iqbal yang hadir di acara ITUC AP.

Negara-negara industri, tak kecuali negara berkembang seperti Indonesia, persoalan robotisasi dan digitalisasi sudah benar-benar terjadi dan robotisasi jadi ancaman PHK beberapa tahun ke depan.

Bahkan lembaga riset McKinsey memprediksi tahun 2030 akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang di Indonesia karena digantikan otomasi. Hal ini terungkap dalam laporan berjudul 'Otomasi dan masa depan pekerja Indonesia: Pekerjaan yang hilang, muncul dan berubah'.

Associate Partner McKinsey & Company Southeast Asia, Vivek Lath mengatakan pekerjaan yang akan hilang dan digantikan oleh otomasi adalah yang bersifat repetisi atau berulang-ulang.

"Misalnya data entry, payroll officer, production workers, machine operator dan data collection," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/9/2019).

President Director PT McKinsey Indonesia, Phillia Wibowo mengatakan ada beberapa skill penting yang harus dipelajari dan diterapkan para pekerja secepatnya, agar tidak digantikan oleh otomatisasi.

"Perdebatan publik mengenai otomatisasi di Indonesia sering kali terfokus pada risiko masa depan pekerjaan. Tetapi menurut penelitian kami, akan lebih banyak pekerjaan baru yang akan diciptakan dibandingkan yang hilang. Hal ini didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumen dan infrastruktur," ujar Phillia Wibowo/


Phillia mengatakan Indonesia harus mulai fokus menyiapkan transisi keterampilan agar tidak tergeser otomatisasi.

"Fokus untuk siapkan keterampilan untuk adopsi teknologi, dan khususnya, Indonesia akan perlu berfokus meningkatkan pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk mengajarkan, memberikan, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk era kerja yang baru," lanjutnya.

Dengan pergeseran yang tidak terhindarkan ke ekonomi digital, keterampilan baru akan dibutuhkan baik oleh pencari kerja yang baru pertama kali mencari kerja, mau pun pekerja yang mengalami perpindahan. Tentu perubahan kebutuhan tenaga kerja ini memberikan implikasi yang jelas untuk pendidikan di Indonesia. (hoi/hoi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui bahwa robotisasi memang sudah dimulai pada beberapa industri, sebagian lagi sedang tahap persiapan. Ini menanggapi adanya kekhawatiran pekerja di Indonesia yang mulai gundah soal robotisasi di tempat mereka bekerja.

"Iya (sudah mulai)... Persiapan robotik di industri otomotif, pertambangan, chemical, farmasi, elektronik," kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/10).

Apa konsekuensinya?

Iqbal bilang sudah pasti ada aspek efisiensi di industri yang menerapkan robotisasi. Korbannya sudah pasti tenaga manusia itu sendiri, siapa lagi kalau bukan buruh atau pekerja.

"Ancaman PHK Pasti...dalam 3-5 tahun ke depan akan terjadi PHK 30% dari total karyawan yang ada," kata Iqbal.

Ia bilang isu robotisasi akan menjadi agenda perjuangan para buruh tahun-tahun ke depan, selain masalah kesejahteraan dan upah pekerja.

"Isu dampak PHK dalam future work adalah isu gerakan buruh di seluruh dunia termasuk di KSPI.. future work dalam bentuk digital ekonomi dan robotisasi," katanya.

Iqbal menegaskan sangat keliru bagi pengusaha bila menerapkan robotisasi karena alasan soal upah pekerja yang dianggap sudah tinggi di Indonesia.

"Robotisasi sudah berkembang dari 30 tahun yang lalu di negara industri maju seperti Amerika, Jepang, Jerman dalam rangka efisiensi kerja dan antisipasi global supply chain serta kemajuan teknologi terutama teknologi ICT. Jadi bukan karena persoalan upah atau kesejahteraan buruh," katanya.

Pengusaha Akui Robot Kurangi Pekerja



Bagi pengusaha, penggunaan robot pada proses produksi diklaim mereka belum sampai pada persoalan pengurangan tenaga manusia. Mereka klaim penggunaan robot membantu kecepatan produksi dan menggenjot kapasitas produksi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri Anom mengakui robotisasi sudah ada di industri alas kaki, biasanya dalam proses pemotongan bahan dan lainnya. Industri ini salah satu yang sebelumnya banyak mengandalkan tenaga manusia atau padat karya.

"Saat ini belum berdampak (pada efisiensi tenaga kerja), karena masih lebih pada peningkatan kapasitas," katanya.

Sedangkan, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan biasanya robotisasi diterapkan pada bagian proses produksi di industri garmen, pada proses mengangkut material bahan ke operator jahit. Ia bilang tujuannya hanya pada aspek mengejar kecepatan proses produksi bukan pengurangan tenaga kerja.

Doni Wibisono, Ketua Komite Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), mengatakan pengusaha makanan dan minuman menyadari otomasi dalam proses produksi perlu dilakukan. Namun, pengusaha juga, sambungnya, harus teliti dalam mengubah proses produksi memakai robotik.

"Kalau di packaging line ada kebijakan tidak memakai otomasi masih memakai tenaga kerja manusia, tetapi di sentral proses sendiri sudah robotik," kata Doni kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, robotik sendiri sudah diterapkan di beberapa sektor industri makanan dan minuman dalam 5 tahun terakhir. Sampai saat ini, ia mengklaim belum ada pengurangan tenaga kerja secara drastis akibat penggunaan robotik tersebut.

"Belum ada pengurangan yang drastis dari industri mamin (makanan minuman). Suatu saat mungkin iya, tetapi sampai sekarang belum ada penurunan banyak," kata Doni.

Namun, Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih memandang optimis bahwa tenaga kerja masih diperlukan manakala tren robotik pada industri akan meningkat beberapa tahun mendatang.

"Kita punya satu keyakinan masih banyak pengusaha Indonesia punya komitmen bagaimanapun kondisi pasar atau ekonomi, tapi dia berusaha tidak me-PHK orang-orangnya, itu kalau perusahaan lokal asli," kata Eddy.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan robotisasi menjadi ancaman dalam 3-5 tahun ke depan. Menurutnya, akan terjadi PHK 30% dari total karyawan yang ada di suatu industri yang sudah memakai robotisasi.

Ia mengatakan isu robotisasi akan menjadi agenda perjuangan para buruh tahun-tahun ke depan, selain masalah kesejahteraan dan upah pekerja. (hoi/hoi)

Ya mau gimana lagi..
Yang lebih berskill saja sekarang sudah banyak yang pakai robot, apalagi pekerjaan yang sifatnya reguler, rutin dan pengulangan.

Di Jepang sendiri sudah tidak ada tukang minuman, sudah pakai mesin semua.
Sekarang sedang di adaptasi di Indonesia di berbagai Stasiun kereta, bandara dll semua pakai vending machine. 

Paling juga kombinasi human dan robot, itu juga pasti mengurangi pekerja manusianya 80%an. karena tugasnya hanya mengawasi robot, maintenance ataupun yang sifatnya agak rumit.