Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Gerindra menyindir pihak-pihak yang menyoroti kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia berkata anggaran TGUPP tak perlu dipersoalkan karena Anies sudah memenuhi janji-janji politiknya.

"Sekarang kita bicara dari segi perencanaan dan hasil aja. Program-program, janji-janji gubernur sekaran g sudah bisa kita lihat, jadi jangan cuma bisa teriak wah ini gak ada. Kita lihat saja janji-janji gubernur mana yang sudah terlaksana," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra S Andyka kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/10).

Tahun ini anggaran TGUPP naik dari Rp19 miliar menjadi Rp26,5 miliar. Kenaikan itu tercatat dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.

Andyka sendiri tak merinci program atau janji Anies apa saja yang sudah ditunaikan. Meski demikian, pembelaan kepada Anies merupakan respons atas sejumlah politikus yang mengkritik mantan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan era Jokowi tersebut.

Salah satu kritik datang Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono. Dia menyatakan kenaikan anggaran TGUPP sia-sia mengingat tidak ada dampak kinerja tim bentukan Anies itu kepada masyarakat.

"Maka sebaiknya anggaran TGUPP di drop saja, kalaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya bahkan meminta agar TGUPP dibubarkan. Menurutnya kenaikan anggaran menjadi Rp26 miliar adalah pemborosan.

"Iya menurut saya pemborosan. Bubarkan saja kalau output-nya tidak ada dan tidak bisa diawasi," ungkap dia kepada CNNIndonesia.com.

Kepada mereka yang mengkritik kenaikan anggaran TGUPP Anies, Andyka mengatakan saat ini mantan Menteri Pendidikan an Kebudayaan itu masih belum memiliki wakil gubernur.

Selain itu, kenaikan anggaran juga masih bersifat rencana sehingga keberatan terhadapnya masih bisa dibahas.

"Masih rancangan, masih perlu pembahsan dilihat dari urgensi dan tanggung jawabnya seperti apa," kata dia.

Menurut Andyka Anies tidak perlu menggunakan dana operasional gubernur karena kinerja TGUPP memang dikategorikan dalam hal yang harus diurus APBD.

"Di tugas-tugas DPRD itu juga menggunakan APBD pada saat kita memerlukan tenaga ahli dan sebagainya. Ini dikategorikan TGUPP adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi artinya kalau kita tuangkan pada APBD, tidak ada aturan ketentuan hukum yang dilanggar," jelasnya.

Andyka menyebut dana operasional gubernur bisa digunakan untuk hal lain yang lebih prioritas seperti kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta sejumlah tuntutan warga. Menurutnya TGUPP bukan prioritas dalam dana operasional gubernur.

"Operasional gubernur kan banyak, dari masyarakat mengajukan ini itu dan sebagainya. Nah, itu yang tidak digunakan dalam APBD terus menggunakan anggaran apa?" kata dia. (ani/wis)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...anggaran-tgupp