Quote:
Sebagai ibu kota, Jakarta belum bisa lepas dari masalah permasalahan sanitasi. Masih ada warga Jakarta yang buang air besar (BAB) sembarangan.
Hal itu sebagaimana terjadi pada sebagian warga di Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan yang membuang kotoran jamban mengarah ke sungai. Itu terjadi lantaran tidak memiliki septic tank.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga mengatakan, sanitasi memang masih menjadi persoalan di Indonesia. Dia bilang hal itu ialah realita yang terjadi saat ini.
"Masih banyak (buang sembarangan), ya itu realita yang ada di kita begitu. Jadi memang kita masih punya masalah akses sanitasi," katanya kepada detikcom, Minggu (6/10/2019).
Dia mengatakan, secara nasional sebanyak 70% masyarakat yang telah memiliki akses sanitasi. Sehingga, masih banyak warga yang belum memiliki akses.
"Akses sanitaasi kita sekitar 70%-an, jadi memang masih banyak belum punya akses yang baik dan aman, secara nasional," ujarnya.
Danis melanjutkan, ada dua sebab yang membuat orang buang kotoran sembarangan. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat.
"Pertama ada yang berkaitan, itu yang harus kita latih, perilaku ya, kesadarannya yang perlu kita tingkatkan itu realitas yang ada," katanya kepada detikcom, Minggu (6/10/2019).
Kedua, memang masih terbatasnya prasarana, seperti jamban. Oleh karena itu, pemerintah tengah berupaya mendorong pembangunan infrastruktur untuk sanitasi.
"Kedua prasarana yang perlu kita tambah. Misalnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai program infrastruktur berbasis masyarakat, yang disebut sanitasi berbasis masyarakat Sanimas," jelasnya.
Dia melanjutkan, pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 triliun pada tahun depan untuk sanitasi dan air bersih.
"Perhatian pemerintah nomor satu, akses air bersih sama sanitasi Rp 8 triliun," katanya.
Menurut Danis, masalah sanitasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat.
"Kalau menurut undang-undang otonomi daerah itu kewajiban urusan pemerintah daerah, tapi kita pemerintah pusat juga membantu baik program stimulan, baik program hibah. Ini nggak cuma bicara DKI, bicara Indonesia," terangnya.
https://finance.detik.com/berita-eko...sembarangan/2
wan abud emg ga beres kerjaannya, urusin waring,patung bambu ama renovasi rumah dinas
suruh jkt58 buzzer2 nasbung monaslimin di sini si @venomwolf88 @pdt.henderson @bagong2018 @markawan sedot tu BAB pake mulut biar gabener rasa presiden kliatan becus
yg srg ngatain org cina beol sembarangan trnyta nasbung jkt monaslimin jg beol sembarangan
