Buzzer Joko Widodo (Jokowi) menyerang siapa saja di media sosial dengan tudingan bohong. Buzzer Jokowi @kangdede78 menyerang pakar drone emprit Ismail Fahmi.

“Yang saat ini @kangdede78 kepada @ismailfahmi persis seperti yang dilakukan Abi Hasantoso kepada saya dan Faizal Assegaf pada Najwa Shihab,” kata sutradara Angga Dwimas Sasongko di akun Twitter-nya @anggasasongko.

Kata Angga, buzzer Jokowi, Abi Hasantoso menyebarkan fitnah terhadap dirinya terkait undangan film dan proyek Bekraf. “Dan Faizal bodoh fitnah Najwa jadi antek Orba.Polanya sama; bohong dan fitnah,” ungkapnya.

Angga mengatakan, dirinya, Najwa Shihab dan Ismail Fahmi berasal dari background yang jauh berbeda. “Tapi diserang dengan strategi dan pola yang sama oleh 3 akun yang dirumorkan sebagai …. (isi sendiri). Satu komando?” tanya Angga.

BACAAN LAINNYA
Perjuangan dari Nol, Cerita Sopir Angkot di Sibolga Berhasil Jadi Wakil Rakyat
Siapa Sosok Kakak Pembina Para Buzzer Istana?
Sniper Misterius Teror Demonstrasi Irak, Jumlah Korban Bertambah Jadi 60 Orang
Gak Terima Direkam, Penyanyi Legendaris Tendang Penggemar



Angga mengatakan, buzzer Jokowi mengagitasi siapapun, yang berbeda pendapat dengan kebohongan yang diulang – ulang untuk berusaha jadi kebenaran adalah ciri – ciri dari fasis.

“Melawan gerombolan yang tukang memanipulasi publik ini bukan perkara partisan. Pilihan politik bisa berbeda, tapi ruang publik dan demokrasi kita sedang dirusak. Ayo kita lawan mereka bareng – bareng,” ungkapnya.[sn]
https://www.harianaceh.co.id/2019/10...buzzer-jokowi/


Pemimpin Berbasis Kebohongan Hanya akan Mengundang Murka Allah

Moeslimchoice | Bangsa Indonesia sepertinya sedang mengalami azab Allah akibat salah pilih pemimpin. Kesimpulan ini disampaikan Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Abdurrahman Wahid, Prof. Ryaas Rasyid melalui WhatsApp kepada awak media, Jumat 4/10/19.

"Kepemimpinan berbasis kebohongan ini mengundang kemurkaan Allah," kata Ryaas Rasyid.

Ryaas Rasyid menjelaskan, azab yang dimaksud itu berupa kezaliman penguasa pada semua level, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah, rusaknya persatuan, konflik sesama ummat Islam, juga terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah.

"Sudah daya beli jatuh akibat pengangguran dan PHK, nilai uang pun merosot. Belum lagi soal rusaknya moralitas penegak hukum. Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara dan pemerintahan," jelasnya.

Ryaas yang dikenal sebagai salah satu penggagas Otonomi Daerah mengaku khawatir, doa-doa para kiai dan ulama yang dikumandangkan pada acara-acara kenegaraan dan pemerintahan tidak akan sampai apalagi terkabul.

Kata Ryaas, salah satu jalan perjuangan untuk kembalinya berkah dan rahmat Allah SWT kepada bangsa ini adalah kebangkitan para pejuang melawan kebohongan.
Ia juga mengungkapkan sudah beberapa tahun ini kebohongan menyebar dan beranak pinak. Bangsa Indonesia, lanjutnya, terkepung dan terkooptasi oleh kebohongan yang sistematis, sehingga telah sampai ada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran.

"Kalau semua ini tidak bisa dihentikan, bukan tak mungkin kebenaran hanya akan tinggal sebagai kenangan belaka, bahkan jadi bahan olok-olokan. Kebohongan adalah musuh besar peradaban," tuntas Ryaas Rasyid.

Apa yang disampaikan Ryaas Rasyid tersebut diperkuat oleh hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini. Menurut penilitian tersebut, pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik.

Pengerahan buzzer oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial.
Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.

Berdasarkan isinya konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.
Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta. [zul]
http://www.moeslimchoice.com/read/20...ng-murka-allah

Pengamat: Buzzer Timbulkan Informasi Bohong Hingga Bahayakan Keamanan Nasional

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, keberadaan sejumlah 'buzzer' di media sosial kini sangatlah berbahaya. Pasalnya, informasi yang mereka berikan cenderung menimbulkan rasa saling benci antar masyarakat.

Menurut Wempy, beberapa konflik sosial yang terjadi belakangan tidak terlepas dari miss informasi yang diterima oleh publik.

Baca Juga:
Viral 'Playing Victim' Anak STM Tak Dibayar Usai Demo, Polisi: Narasi Propaganda

"Informasi tersebut sudah dimanipulasi oleh kepentingan pengguna buzzer demi tercapainya kepentingan mereka. Jadi memang keberadaan buzzer di era teknologi sudah membahayakan situasi keamanan nasional," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (4/10).

Wempy melanjutkan, jika yang dilakukan oleh buzzer adalah hal-hal yang positif, tentu akan mendapat dukungan dari publik.

"Demikian sebaliknya. Apakah buzzer ini terorganisasi secara terstruktur atau tidak menjadi pertanyaan kita. Sebab kalau terorganisir tentu ada yang menjadi komandan dari buzzer tersebut," jelas Wempy.

"Kerugiannya adalah terkadang buzzer terlalu make-over alias berlebihan dalam mendandani sebuah isu. Akhirnya Isu tersebut jauh dari realitas yang sesungguhnya. Ini bisa menimbulkan persepsi yang negatif," tambah Wempy.


Ilustrasi. (PixabaY)
Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, jika buzzer melanggar ketentuan undang-undang tentu perlu ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Jadi tidak boleh ada yang dilindungi oleh kepentingan kekuasaan," ungkap dia.

Jika dikelola dengan baik, lanjut Wempy, buzzer bisa menimbulkan keuntungan. "Keuntungannya adalah tentu bisa memberikan informasi kepada publik sehingga publik mendapatkan informasi berkaitan dengan hal tertentu," jelas dia

Wempy berharap, jika eksistensi buzzer lebih banyak mudarat daripada mnafaatnya, maka perlu dievaluasi keberadaannya agar tidak membawa destruktif yang masif ke seluruh penjuru Indonesia.

Seperti diketahui, berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.

Baca Juga:
Nyamar Jadi Pelajar, Seorang Satpam Ngaku Dibayar Rp 40 Ribu untuk Ikut Demo

Dalam kasus seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban.

Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut pelbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah. (Knu)

https://merahputih.com/post/read/pen...manan-nasional