Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak hanya menyoroti anggaran TGUPP Gubernur DKI Anies Baswedan. PSI juga mengkritik anggaran anti virus yang diusulkan sebesar Rp 12 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

"Ya kalau saya belakangan menyorot TGUPP, Antivirus yang saya highlight juga. Baru dua, sebenarnya ada beberapa banyak lagi, misalkan, pembangunan kantor lurah yang harus saya cek juga, banyak-banyak," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Di DPRD DKI, William ditugaskan di Komisi A bidang pemerintahan. Kebetulan, Komisi A yang akan mengawasi soal anggaran antivirus.

Dalam draf pembahasan KUA-PPAS 2020 disebutkan, anggaran soal antivirus diusulkan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 12,917 miliar untuk penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus.

William heran dengan anggaran belasan miliar yang diusulkan untuk perangkat lunak dan antivirus itu. PSI, kata dia, akan meminta penjelasan soal anggaran Rp 12 miliar itu dalam rapat komisi.

"Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp 200 juta-an. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100-200 (juta). Sekarang mau membeli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," ucap William.

https://m.detik.com/news/berita/d-47...ov-dki-rp-12-m