Oleh: Frank Wawolangi
 
Setelah dilantiknya anggota parlemen periode 2019-2024 tanggal 1 Oktober 2019 kemarin, Sidang MPR masih kesulitan menentukan siapa ketua MPR RI yang baru. Dari 10 nama yang diajukan, mulai dikerucutkan menjadi 2 nama yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar, yaitu Bambang Soesatyo, mantan Ketua DPR RI periode 2014-2019 dan Ahmad Muzani yang diusulkan oleh Fraksi Partai Gerindra yang merupakan Sekjen Partai Gerindra.


 
Tarik-menarik ketua MPR RI ini menjadi tidak terelakan, mengingat sebelumnya pemilihan ketua DPR RI periode 2019-2024 yang ditetapkan yaitu Puan Maharani, melalui makanisme partai pemenang pemilu, sesuai dengan UU MD3. Berbeda dengan pemilihan DPR RI, pemilihan MPR RI memiliki peran strategis dalam menjaga ritme dan marwah kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode kedua ini. Terlepas dengan bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi periode pertama yang lalu, Ketua MPR saat itu, Zulkifli Hasan berhasil menjaga ritme napas Pemerintahan Jokowi dengan baik. Sehingga praktis, Jokowi pun percaya diri sampai pada garis finish periode pertamanya.
 
Pada periode kedua pemerintahan jokowi, jauh lebih kompleks. Mengapa? Periode kedua ini adalah periode terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Keputusan politik Jokowi disinyalir akan lebih jauh dari populis, karena resiko tidak terpilih kembali, tidak ada. Namun jika Presiden Jokowi terlalu terlena, Parlemen sewaktu-waktu memiliki hak untuk memberikan ganjalan-ganjalan bagi pemerintahan Jokowi. Mulai dari ditolaknya RAPBN, digulirkannya hak angket, bahkan tidak mungkin dihentikan di tengah jalan, alias diimpeach.
 
Melihat betapa rentannya pemerintahan Jokowi saat ini, bahkan belum dilantikpun, Jokowi sudah menghadapi berbagai masalah dan penolakan mahasiswa dari UU yang sedang dibahas, disitulah pentingnya dukungan parlemen pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI adalah perwakilan PDIP, partai penguasa yang sama dengan partai Jokowi. Sedangkan calon ketua MPR, Bamsoet dan Muzani sama-sama bukan partai penguasa. Bahkan Partai Muzani, yaitu Gerindra adalah kompetitor Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019.
 
Pertanyaan lebih lanjutnya, mengapa Jokowi berat menimbang siapa ketua MPR yang mampu menjamin pemerintahannya? Apabila memilih Bamsoet, Jokowi dan PDIP paham, hal ini akan membuka jalan bagi Golkar untuk mengendalikan pemerintahan Jokowi. Meski sama-sama mendukung Jokowi ketika Pilpres 2019, Golkar tentu memiliki agenda sendiri dalam pemilu 2024 nanti. Sebagai ketua MPR, Bamsoet tentu akan selevel dengan Presiden Jokowi dan praktis pemerintahan Jokowi dan PDIP juga bergantung pada kepentingan Bamsoet dan Golkar yang sejalan. Apabila tidak sejalan, belum tentu Jokowi akan tidur nyenyak.
 
Hal ini semakin dipersulit ketika Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dilanjutkan masuk ke kabinet Jokowi. Karena secara tata Negara, Airlangga adalah pembantu Presiden, sedangkan Bamsoet setingkat dengan Presiden. Kampanye Bamsoet untuk menjadi Golkar 1 pun menjadi mulus. Bahkan tidak mungkin, ketika Bamsoet sukses menjadi ketua umum Golkar dan sukses mendegradasi pemerintahan Jokowi periode kedua, Bamsoet menjadi salah satu calon Presiden RI yang diperhitungkan panggung nasional, mengingat terakhir, tahun 2009 Partai Golkar mengusung kadernya menjadi capres, yaitu Jusuf Kalla.
 
Setali tiga uang dengan Muzani, Muzani adalah kader terbaik Partai Gerindra. Partai yang menjadi kompetitor PDIP dalam 2 pemilu terakhir. Bedanya adalah, Ahmad Muzani salah satu anak emas Prabowo, ketua umum Partai Gerindra. Berbeda dengan Golkar yang memiliki banyak politisi otodidak, Gerindra cenderung satu komando dalam menempatkan kader-kadernya. Sehingga secara internal partai lebih solid dalam mengambil keputusan. Kita tentu ingat ketika Kursi Ketua MPR yang seharusnya diduduki oleh Muzani pada tahun 2014, akhirnya diserahkan ke Zulkifli Hasan oleh Prabowo untuk menjaga soliditas partai koalisinya pada saat itu.
 
Keputusan tersebut merupakan salah satu bukti dari komitmen Prabowo tidak akan meninggalkan partai-partai yang sudah membantunya. Begitu juga dengan keadaan saat ini, di mata Jokowi, Muzani sebagai ketua MPR  adalah jaminan mutu persahabatannya dengan Prabowo, rival sekaligus sahabatnya dalam 2 pemilu terakhir. Sepanjang pemerintahan Jokowi tidak mengkhianati Prabowo, maka Ahmad Muzani juga tidak berkepentingan dalam mendegradasi Jokowi.
 
Secara politik, Ahmad Muzani  sebagai Ketua MPR memberikan angin segar bagi umat Islam dalam pemerintahan Jokowi. Seperti Zulkifli Hasan, Muzani juga berangkat dari kalangan muhamadiyah. Muzani juga dekat dengan kalangan Nahdliyin. Selain itu, Muzani juga dekat dengan kalangan non muslim. Pemerintahan Jokowi yang selama ini “berjarak” dengan umat muslim, akan dijembatani oleh Ahmad Muzani sebagai ketua MPR.
 
Bagi PDIP sendiri, Ahmad Muzani Ketua MPR, tidak akan mengancam skema Puan sebagai capres 2024. Hal itu dipahami betul oleh Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Umum PDIP. PDIP memerlukan kestabilan politik sepanjang 5 tahun kedepan, karena cacat Jokowi secara otomatis berdampak pada PDIP juga. Gerindra memang akan terus menjadi kompetitor PDIP, namun secara personal,  Muzani tidak akan mencalonkan diri menjadi capres 2024, setidaknya sampai saat ini, Gerindra masih mengusung Prabowo Soebianto pada pemilu 2024.
 
Oleh karena itu semua resiko tentu sudah diketahui dan diukur oleh Jokowi sebagai Presiden RI. Siapa yang akan menjadi ketua MPR periode 2019-2024, tentu memiliki dampak dan resiko yang harus dihadapi oleh Jokowi. Siapakah ketua MPR yang membuat Jokowi percaya diri menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai Presiden?  Tentu saja  saya selalu mengingat iklan jamu,  wong bejo tentu memilih siapa yang resikonya paling kecil. Terima kasih.

Sumber:

https://nasional.tempo.co/read/12551...usai-lobi-lobi

https://news.detik.com/berita/d-4730...-itu-cara-lobi

https://www.tribunnews.com/nasional/...artai-gerindra

https://rakyatmerdekanews.com/2019/1...ede-yang-mana/