- Beranda
- Komunitas
- KASKUS Kreator Lounge
Kejadian Langka Yang Terjadi Pada Revisi Undang Undang KPK
TS
nadz92
Kejadian Langka Yang Terjadi Pada Revisi Undang Undang KPK
Sebelum saya beropini jauh terkait keputusan Presiden dalam mengesahkan Revisi UU KPK, alangkah baik nya kita ketahui dulu nih gan penyebab terjadinya penolakan tentang keputusan tersebut, baik oleh KPK sendiri maupun oleh masyarakat. Sehingga dari situlah saya bisa berpendapat akan seperti apakah KPK dimasa mendatang, semakin kokoh kah? Atau malah terjun payung?
Maka dari itu kita simak dulu ulasan berikut ini:
sumber gambar kompas.com
Dari ulasan berita diatas kita ketahui bahwa ada kejadian menarik dan juga topik unik yang terjadi dalam perancangan Revisi Undang Undang KPK. Dimana dalam prosen rancangan tersebut tidak diikut sertakan anggota KPK, ini kejadian yang langka sekaligus lucu.
Bila kita ibaratkan nih GanSis, dirumah sakit A sedang ada pasien yang akan dioperasi, perawat dan juga asisten yg lainnya sudah menyiapkan alat dan juga skenario untuk melakukan pembedahan. Nah disitu mereka tidak memberitahu ataupun mengundang Dokter ahli bedah untuk operasi tersebut, pertanyaannya adalah sukseskah operasi tersebut untuk dijalankan? Saya rasa Agan dan Sista sudah mendapatkan jawabannya masing-masing. Itu yang pertama.
Nah yang kedua, pembahasan dan juga pengesahan Revisi Undang Undang KPK terlalu dipaksa percepatkan. Seperti mas Agus sebutkan diatas selaku Ketua KPK, "Kalau bisa jangan buru-buru supaya ada pembahasan yang lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak."
Supaya apa yang di rancang pada Revisi Undang Undang KPK tersebut benar-benar bermutu, dan bisa diterima oleh semua pihak. Bukan hanya sekedar tinta diatas kertas.
Jadi menurut pendapat saya pribadi, KPK dimasa mendatang bukan hanya sekedar terjun payung akan tetapi terjun bebas dari ketinggian tanpa parasut. Bila pihak yang memegang kuasa diatasnya masih bersifat pasif, tanpa memperdulikan pendapat dipihak lain.
Maka dari itu kita simak dulu ulasan berikut ini:
Quote:
Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kritik hingga Tak Libatkan KPK
Rabu, 18 September 2019 | 11:03 WIB
"Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK."
Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita |
Editor: Bayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com - "Hari ini pimpinan juga akan mengirim surat kepada DPR sebagai terakhir yang akan membahas ini, nanti segera kita kirim. Mudah-mudahan kami masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan undang-undang tadi."
Revisi Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sangat cepat. Namun, KPK sebagai pihak yang menjadi obyek dalam undang-undang itu merasa tak pernah dilibatkan.
Saat menyampaikan pernyataan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019), Ketua KPK Agus Rahardjo masih memupuk harapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut masih bisa didiskusikan bersama.
Meskipun, pada Jumat (13/9/2019) malam, tiga pimpinan KPK menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan KPK secara kelembagaan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.
Agus dan pimpinan KPK, serta pegiat antikorupsi berharap KPK tak digembosi dengan adanya revisi UU tersebut. Ini termasuk dampak baik dan buruknya bagi lembaga antirasuah tersebut.
Agus menuturkan, KPK merasa perlu dilibatkan karena hingga kini lembaga antirasuah itu sama sekali belum menerima draf resmi revisi UU KPK.
Selain itu, Agus juga meminta DPR untuk tidak buru-buru membahas revisi UU KPK. Menurut Agus, pembahasan UU KPK perlu melibatkan banyak supaya aturan itu dapat disusun secara matang.
"Kalau bisa jangan buru-buru supaya ada pembahasan yang lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak," ujar Agus.
Namun, satu hari kemudian, DPR mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).
Sangat Cepat
Hanya butuh 12 hari, revisi UU KPK dibahas dan dengan mulus disahkan di DPR.
Sementara bagi Jokowi, hanya butuh waktu enam hari untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK itu.
Padahal, Presiden Jokowi mempunyai waktu 60 hari untuk merespon usulan inisiatif DPR.
Jokowi beralasan, pemerintah tak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar.
Bahkan, Jokowi maupun perwakilan pemerintah pun tak sempat bertemu dengan pimpinan KPK.
Kritik keras dari segala arah tak menghambat niatan pemerintah dan DPR merevisi undang-undang tersebut.
Satu hari sebelum disahkan, Jokowi menegaskan bahwa revisi UU KPK jalan terus meski mendapat kritik dari banyak pihak.
Jokowi pun mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya pembahasan revisi UU KPK antara pemerintah dan DPR.
"Mengenai revisi UU KPK itu kan ada di (gedung) DPR (pembahasannya). Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," kata Jokowi.
Sumber berita: https://nasional.kompas.com/read/201...kan-kpk?page=3
Rabu, 18 September 2019 | 11:03 WIB
"Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di sekitar keranda hitam dan bendera kuning, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK."
Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita |
Editor: Bayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com - "Hari ini pimpinan juga akan mengirim surat kepada DPR sebagai terakhir yang akan membahas ini, nanti segera kita kirim. Mudah-mudahan kami masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan undang-undang tadi."
Revisi Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sangat cepat. Namun, KPK sebagai pihak yang menjadi obyek dalam undang-undang itu merasa tak pernah dilibatkan.
Saat menyampaikan pernyataan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019), Ketua KPK Agus Rahardjo masih memupuk harapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut masih bisa didiskusikan bersama.
Meskipun, pada Jumat (13/9/2019) malam, tiga pimpinan KPK menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan KPK secara kelembagaan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.
Agus dan pimpinan KPK, serta pegiat antikorupsi berharap KPK tak digembosi dengan adanya revisi UU tersebut. Ini termasuk dampak baik dan buruknya bagi lembaga antirasuah tersebut.
Agus menuturkan, KPK merasa perlu dilibatkan karena hingga kini lembaga antirasuah itu sama sekali belum menerima draf resmi revisi UU KPK.
Selain itu, Agus juga meminta DPR untuk tidak buru-buru membahas revisi UU KPK. Menurut Agus, pembahasan UU KPK perlu melibatkan banyak supaya aturan itu dapat disusun secara matang.
"Kalau bisa jangan buru-buru supaya ada pembahasan yang lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak," ujar Agus.
Namun, satu hari kemudian, DPR mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).
Sangat Cepat
Hanya butuh 12 hari, revisi UU KPK dibahas dan dengan mulus disahkan di DPR.
Sementara bagi Jokowi, hanya butuh waktu enam hari untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK itu.
Padahal, Presiden Jokowi mempunyai waktu 60 hari untuk merespon usulan inisiatif DPR.
Jokowi beralasan, pemerintah tak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar.
Bahkan, Jokowi maupun perwakilan pemerintah pun tak sempat bertemu dengan pimpinan KPK.
Kritik keras dari segala arah tak menghambat niatan pemerintah dan DPR merevisi undang-undang tersebut.
Satu hari sebelum disahkan, Jokowi menegaskan bahwa revisi UU KPK jalan terus meski mendapat kritik dari banyak pihak.
Jokowi pun mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya pembahasan revisi UU KPK antara pemerintah dan DPR.
"Mengenai revisi UU KPK itu kan ada di (gedung) DPR (pembahasannya). Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," kata Jokowi.
Sumber berita: https://nasional.kompas.com/read/201...kan-kpk?page=3
sumber gambar kompas.com
Dari ulasan berita diatas kita ketahui bahwa ada kejadian menarik dan juga topik unik yang terjadi dalam perancangan Revisi Undang Undang KPK. Dimana dalam prosen rancangan tersebut tidak diikut sertakan anggota KPK, ini kejadian yang langka sekaligus lucu.
Bila kita ibaratkan nih GanSis, dirumah sakit A sedang ada pasien yang akan dioperasi, perawat dan juga asisten yg lainnya sudah menyiapkan alat dan juga skenario untuk melakukan pembedahan. Nah disitu mereka tidak memberitahu ataupun mengundang Dokter ahli bedah untuk operasi tersebut, pertanyaannya adalah sukseskah operasi tersebut untuk dijalankan? Saya rasa Agan dan Sista sudah mendapatkan jawabannya masing-masing. Itu yang pertama.
Nah yang kedua, pembahasan dan juga pengesahan Revisi Undang Undang KPK terlalu dipaksa percepatkan. Seperti mas Agus sebutkan diatas selaku Ketua KPK, "Kalau bisa jangan buru-buru supaya ada pembahasan yang lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak."
Supaya apa yang di rancang pada Revisi Undang Undang KPK tersebut benar-benar bermutu, dan bisa diterima oleh semua pihak. Bukan hanya sekedar tinta diatas kertas.
Jadi menurut pendapat saya pribadi, KPK dimasa mendatang bukan hanya sekedar terjun payung akan tetapi terjun bebas dari ketinggian tanpa parasut. Bila pihak yang memegang kuasa diatasnya masih bersifat pasif, tanpa memperdulikan pendapat dipihak lain.
Salam Hormat dan rasa Terimakasih saya kepada KPK.
Cilacap, 29 September 2019
samsol... memberi reputasi
1
192
2
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan