Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). KPU menolak permintaan memajukan waktu pelantikan presiden.
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo disebut meminta pelantikannya sebagai Presiden 2019-2024 bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dimajukan satu hari. Ketua Umun DPP Projo Budi Arie Setiadi menyebutkan, dalam pertemuan di Istana Negara, Jumat (27/9/2019) Presiden Jokowi mengungkapkan permintaan tersebut

"Presiden Jokowi sudah mengusulkan. Meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019," ungkap Budi, Sabtu (28/9/2019), seperti dinukil dari Kontan.co.id. Sedianya, Jokowi dan Ma'ruf akan dilantik pada Minggu (20/10/2019).

Budi mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan acara pelantikan, usai bertemu dengan sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan saat bertemu Presiden Jokowi di Istana. "Teknisnya sedang diatur," kata Budi.

Tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak permintaan memajukan pelantikan ini. "Tetap 20 Oktober 2019," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari kepada CNNIndonesia.com melalui aplikasi pesan, Sabtu (28/9).

Hasyim menjelaskan, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditetapkan dalam waktu tertentu (fix term). Artinya, lima tahun dihitung sejak Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal itu sudah dilakukan sejak Pilpres dan pelantikan Presiden 20 Oktober 2004.

Indonesia pertama menggelar Pilpres secara langsung pada 2004. Sejak itu, siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. "Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ujar Hasyim menegaskan.

Budi membantah permintaan memajukan waktu pelantikan itu karena khawatir ada gangguan. Mengingat selama dua pekan ini ramai oleh demonstrasi dan kerusuhan di sejumlah tempat. Menurutnya, pergantian waktu itu hanya untuk cari hari baik saja.

Pemerintah selama ini curiga, demonstrasi yang marak itu salah satu tujuannya untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakilnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga mengatakan ada pihak yang sengaja membuat Indonesia gaduh, yang ingin Jokowi tidak jadi dilantik sebagai Presiden 2019-2024. "Ada yang mengharapkan seperti itu (Jokowi tidak dilantik)," kata Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Moeldoko, itulah kenapa Presiden Jokowi kerap menggelar rapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Aparat keamanan menyatakan menjamin keamanan pelantikan presiden dan wakil presiden. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta siapa pun yang aspirasi, harus sesuai dengan konstitusi.

Hadi memastikan TNI jika ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, maka akan berhadapan dengan TNI.

"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI," kata Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019), seperti dikutip dari detikcom.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...tikan-presiden

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 10 spot kualitas udara terbaik dan terburuk (Sabtu, 28/09/2019)

- Pemerintah siapkan insentif demi memperkuat industri kimia

- Pendemo terlindas kendaraan taktis, Kapolda: Tidak sengaja