WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Suhu politik di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat (AS) sedang mendidih pada pekan ini. Setelah spekulasi berkepanjangan, Partai Demokrat akhirnya memulai penyelidikan pemakzulan resmi terhadap Presiden Donald Trump. Apakah manuver politik ini akan melengserkan Trump dari kursi kepresidenan? Politik bukan sebuah ilmu pasti atau eksakta. Apa pun tentunya bisa terjadi. Namun jika melihat realita politik, secara matematis Demokrat akan menghadapi jalan yang sangat terjal untuk mendepak presiden berusia 73 tahun itu.

Berhasil di DPR, Gagal di Senat

Pemakzulan Trump kelihatannya hampir pasti akan lolos di DPR AS (House of Representatives). Sejauh ini, mayoritas anggota majelis rendah itu telah menyatakan dukungannya. Saat ini, DPR AS dikuasai Partai Demokrat yang menguasai 235 kursi. 198 kursi dipegang Partai Republik.

Sisanya, dua kursi, masing-masing diduduki politisi independen dan satu lagi sedang kosong. Diperlukan mayoritas 218 kursi untuk memakzulkan Trump. Tercatat hingga Jumat malam (27/9/2019) waktu setempat, 225 dari 435 anggota DPR AS mendukung pemakzulan Trump. Tidak mengejutkan jika dari 225 politisi itu, hanya dua yang bukan anggota Demokrat. Yakni Mark Amodei, Republikan dari daerah pemilihan (dapil) Nevada distrik 2 dan Justin Amash, Independen dari Michigan distrik 3. Proses pemakzulan di DPR akan dilanjutkan ke Senat, di mana 100 Senator akan menentukan nasib kepresidenan Trump.

Di Senat inilah, pemakzulan sangat berpotensi dihalangi oleh Partai Republik yang mengontrol Senat dengan mayoritas 53 kursi. Secara matematis, Demokrat yang memegang 47 kursi memerlukan setidaknya 20 senator Republik bergabung dengan mereka untuk mencapai angka supermayoritas dua pertiga suara untuk melengserkan Trump. Di atas kertas, Senator Demokrat memerlukan lobi politik yang keras serta bukti kuat untuk meyakinkan Republik bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya dan mengkhianati konstitusi, serta sumpah jabatannya sebagai presiden sehingga layak dimakzulkan.

Polarisasi Politik dan Era Hyper-Partisan

Polarisasi politik di AS antara kubu konservatif dan liberal semakin tajam dalam satu dekade terakhir, terutama sejak terpilihnya Barack Obama sebagai presiden pada 2008.

Senat yang dulunya dikenal sebagai lembaga deliberatif yang bipartisan juga ikut terseret polarisasi. Deadlock atau kebuntuan politik semakin sering terjadi di Majelis Tinggi AS itu. Jika dahulunya banyak legislasi bipartisan yang dihasilkan, saat ini jangankan menghasilkan produk hukum, jumlah senator yang berdiri di tengah dengan ideologi sentris semakin menyusut. Senator Demokrat semakin bergerak ke kiri atau liberal sedangkan senator Republik semakin bergerak ke kanan atau konservatif yang memunculkan terjadinya era politik hyper-partisan. Pelacakan yang dilakukan oleh FiveThirtyEight menunjukan hampir separuh, yaitu 24 Senator Republik mencatatkan angka di atas 90 persen dalam memberikan suaranya mendukung kebijakan atau calon pejabat yang diajukan Gedung Putih Trump.

Senator West Virginia Shelley Moore Capito menduduki urutan teratas dengan meraup angka sebesar 95.7 persen. Sebanyak 18 Senator berada di rentang 80-90 persen, dan lima senator di rentang 70-80 persen. Jika dijumlah total ada 47 Senator Republik yang sangat konsisten mendukung kebijakan Trump. Hanya ada enam senator yang sering menentang Trump. Itu pun hanya tiga yang berada di bawah angka 50 persen.


Dua dari tiga senator ini, Lisa Murkowski dari Alaska dan Susan Collins dari Maine, masing-masing dengan 45.5 persen dan 33.3 persen memang dikenal sebagai senator moderat sentris yang kerap berseberangan dengan Trump. Statistik di atas menunjukkan mencari 20 senator Republiken untuk mendukung pemakzulan bagaikan mencari jarum di jerami bagi kaukus senat Demokrat.

sumur


https://internasional.kompas.com/rea...n-trump?page=1




TRUMP MAGA 2020