Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002.

Akhir-akhir ini, revisi UU KPK sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Tentu, menimbulkan pro dan kontra. Banyak aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang pro maupun kontra, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Memang, tidak dilarang untuk memberikan pendapat, karena negara kita adakah negara demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Arti dari pengertian tersebut adalah rakyat memiliki kebebasan penuh untuk melakukan semua aktivitas termasuk aktivitas politik, karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dalam hal ini juga demi kepentingan bersama.

Namun, masyarakat yang pro maupun kontra dengan revisi UU KPK diharapkan tidak terpecah belah dengan keputusan yang sudah ada.

Surat presiden (surpres) mengenai revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disetujui oleh Presiden diharapkan bisa dikawal untuk kedepannya, sehingga KPK bisa menjalankan tugas khusus wewenangnya dengan baik.

Sebagai masyarakat awam, saya beranggapan bahwa revisi UU KPK tidak boleh memberikan batasan-batasan yang menghalangi independensi KPK. Revisi UU KPK bukanlah untuk melemahkan KPK, tetapi memiliki tujuan murni yaitu memperkuat kelembagaan KPK dan kinerjanya ke depan supaya lebih baik dan lebih fokus.

Kepada masyarakat Indonesia yang pro maupun kontra terhadap revisi UU KPK, semoga isu ini tidak menjadi pemicu perpecahan bangsa. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pandai memilah isu tersebut sehingga KPK tetap fokus menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.