CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
RKUHP Harus Segera Disahkan !! Indonesia Bukan Di Belanda
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d8cb97365b24d2eee6b5e35/rkuhp-harus-segera-disahkan--indonesia-bukan-di-belanda

RKUHP Harus Segera Disahkan !! Indonesia Bukan Di Belanda

Tampilkan isi Thread
Halaman 2 dari 7
Anjir kenpaa sepemikiran

Tapi yah balik lagi gan , politik mah pake cara apa aja untuk jatohin lawan

Mungkin sengaja pen dibuat kaya 98 supaya tumbang

Tapi gan , mau nanya nih

Kpk kan independen yah? Apakah ga ada lembaga pengawas untuk yang seperti ini
Sorry maksud bukan ngebela hancurin kpk

Tapi klo power too much juga bisa jadi permainan di belakang

Dunno , yang pasti mustinya koruptor diatas 20 M wajib penjara 40 tahun , diatas 50M seumur hidup tanpa grasi , diatas 100 M hukuman mati

profile-picture
anto2310 memberi reputasi
emang kalo kuhp nya masih peninggalan belanda kenapa sih emang nya? emoticon-Smilie
Quote:

Thank you Gan, sekarang jadi lebih jelas pasal2 yang diperbincangkan.
emoticon-Blue Guy Cendol (L)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
velyshredder dan 12 lainnya memberi reputasi
Quote:


Pintar semua kok, aktivis 98 juga pintar pada masuk DPR... Fahri Hamzah alumnus aktivis 98 ujungnya... emoticon-Leh Uga

Aktivis BEM bukan sarjana hukum, bahkan yg kuliah hukum pun belum tentu baca RKUHP secara detil... yg salah sosialisasi DPRnya aja yang kurang... kejar target kan 5 tahun blakang kerjanya di sidang turu.. 😁

Quote:


Wikwikwikwik... 🙄😁😁

Quote:


Ini kan dari sampean om krim... 🙏🙏
profile-picture
phalang.distal memberi reputasi
Diubah oleh c4punk1950...
Ruu pertanahan, kpk , mungkin bisa dijabarkan om dengan data
Quote:


Pasal maksa istri wikwik pasal berapa om...??

Quote:


Ga ada...kalau sekarang ada... karena undang-undangnya dah sah di revisi, yg jadi masalah mo OTT jadi susah karena harus ijin dulu pengawas..

Detilnya uu revisi KPK ane blum dapet... coba kalau ada mohon di share... tpi dengan adanya ijin ini dan itu KPK akan lemah, powernya berkurang. Blum lagi penyidik harus sehat jasmani Novel Baswedan bisa di kick out..

Quote:


Tidak menyasar untuk masyarakat lapisan bawah yang sering terjadi polemik... karena budaya Indonesia kental dengan adat timur nya.

Pernah denger problem antar tetangga, atau kasus selingkuh yang akhirnya suami main bunuh selingkuhan istrinya... yg di penjara jelas suami yg membunuh.. karena ga bisa dihukum kalau suka sama suka berzina... hanya ada pasal perbuatan tidak menyenangkan.. jadi KUHP lama di sempurnakan dengan adat dan budaya Indonesia.

Nah kalau istri selingkuh laporkan saja sekarang ke polisi ada bukti kuat, proses pengadilan jalan yang berzina di penjara suami bisa nikah lagi enak toh... atau sebaliknya suami yang selingkuh di laporkan dengan delik aduan. Jadi negara ingin mengayomi masyarakat untuk tidak main hakim sendiri...

KUHP Belanda untuk kasus free sex tak mempidanakan hal itu silahkan saja ente mau berzina negara tak melarang..karena Belanda mengenal budaya hidup bebas suka sama suka😁

Quote:



Terima kasih gan... 🙏🙏🙏
profile-picture
ekaputra19 memberi reputasi
Diubah oleh c4punk1950...
Efek kurang sosialisasi tapi gue sih kalo boleh kritik perlu komunikasi sama yang demo, jelaskan karena yg demo juga masyarakat, dengarkan aspirasi mereka setelah diberi penjelasan biar gak salah paham, bila masih tetap berbeda pendapat paling gak pertimbangkan pendapat mereka, dan masukan dari mereka menjadi alternatif dengan begitu paling gak yang demo merasa dihargai juga sebagai warga negara ....demo mahasiswa menjadi anarkis itu menurut gue karena kurangnya komunikasi ....coba donk gak memukul rata semua mahasiswa gak ngerti sama sekali tiap pasal ruu, yang mengerti juga ada saja yang gak setuju pasal-pasal itu karena ini negara demokrasi boleh donk menyampaikan pendapat atau bersuara...kalau gak boleh berarti negara ini bukanlah negara demokrasi tetapi negara oligarki...
profile-picture
ekaputra19 memberi reputasi
om capunk ki nulis opo to om??
Sundul lagi ah...
emoticon-Sundul Up
Biar makin banyak yg ngerti... emoticon-Big Grin

Demo boleh2 aja, tapi ga pake anarkis juga emoticon-Betty (S)
Warga +62 ini sepertinya malah bangga klo bisa mempertontonkan sifat barbarnya ke seluruh dunia
emoticon-No Hope
Quote:


Aku ndak ada draft detilnya jadi tak bisa kubahas...

Ruu pemasyarakatan
Ruu pertanahan
Ruu ketenaga kerjaan
Ruu minerba

Kalau ada yg miliki lengkap bisa di share... karena Ruu ini juga dinilai ada yang kontroversi..
Diubah oleh c4punk1950...
Quote:


Sudah di undang masuk DPR tapi mahasiswa menolak dengan mosi tidak percaya DPR pada Baleg atau badan legislasi.. ya kan repot...



Quote:


Nulis cerita di warung kopi...

Quote:


Aminnn...
profile-picture
ekaputra19 memberi reputasi
Diubah oleh c4punk1950...
kalau yg KpK itu bgman??
Quote:


Beda dengan kuhp tapi aku ndak punya draft lengkapnya kalau ketemu draftnya bisa di share gan.. 🙏🙏🙏
Quote:


Ane memantau aja gan...ane juga gak ngikutin ini. cuma yah yg demo ini kan soal Ruu itu sama kpk...

Cuma ada beberapa kutipan dri anggota dpr yg bilang tersangka berhak buat jalan jalan ke mall atau ke rumah dengan pengawasan..
Cmiiw

Edit dikit...soal ruu itu kan baru beberapa aja..trus yg katanya korban pemerkosaan gugurin gimn yuh??
Diubah oleh Rendz92
Alhamdulillah berkat thread ini otak ane akhirnya tercerahkan dan kembali k jalan yg bener 🙏
profile-picture
charlottesmothi memberi reputasi
Diubah oleh rezz88
Quote:


Bagian Ketiga

Perkosaan

Pasal 480

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perbuatan:

a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya
yang sah;


b. persetubuhan dengan Anak; atau
c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain
tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:

a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya
sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

(4) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(5) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anak dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).


Yang di bold bila suami melakukan hubungan suami istri namun dengan memaksa dengan kekerasan kepada si perempuan atau sebaliknya bisa dianggap sebagai perkosaan. lihat ayat 1.




==========


Pengguguran Kandungan

Pasal 470

(1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 471

(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 472

(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

(3) Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.


Lihat lagi yang di bold tidak di pidana... jadi darimana isu hoax gugurin karena perkosaan itu kena pidana ?
setidaknya, demo kemaren itu mengingatkan pemerintah beserta jajarannya bahwa mereka bekerja untuk rakyat dan untuk dpr sewajarnya menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan menjunjung tinggi aspirasi rakyat. kalau bukan mahasiswa yg memberontak, siapa yg akan membela negara ini secara terang2an? jangan menjelek2an para mahasiswa atau pendemo karna mereka lebih kritis dan berani menyampaikan pendapat secara terbuka dibanding agan2 yang bisanya mencela para pendemo dan tidak bertindak apapun atas kegusaran negara ini
profile-picture
profile-picture
lonelylontong dan rezz88 memberi reputasi
Quote:


Sama2 membantu buat sosialisasi aja...
Quote:


Saya nulis ini adalah cara menyampaikan aspirasi lewat sebuah tulisan sebagai rakyat... wong cilik.. menjelaskan RKUHP sesuai draft yang jarang di sosialisasikan oleh DPR... padahal bukan anggota dewan hanya rakyat... itu tindakan saya agar negara ini tidak gusar. Berfikir jernih sebelum tercebur dalam kolam lumpur..

pendemo itu di perbolehkan oleh undang-undang tapi kerusuhan adalah tindakan kriminal...

Kalau demo tanpa rusuh... patut di apresiasi dan demo pun ada batas serta aturan mainnya..


Singkatnya;

* Jika cinta KPK jangan rusak negara, patuhilah aturan yang ada.

* Jika tidak suka korupsi, mulailah jangan korupsi waktu demonstrasi, waktu habis ya pulang lah dengan tenang, besok kalo mau demo juga, ya kembali lagi.

* Jika mengaku mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat, mohon jangan rusak dan ganggu fasilitas umum yang ada. Jangan hambat kerjaan orang banyak.

* Tunjukan kepada masyarakat, cara yang benar berdemokrasi dan juga dalam menempuh jalur hukum. Sebagai kaum terpelajar anda semua lebih pintar dari kami masyarakat biasa.


Sovia Hasanah, S.H.

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”).

Menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.


Unjuk Rasa/Demonstrasi

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:[1]

unjuk rasa atau demonstrasi;

pawai;

rapat umum; dan atau

mimbar bebas.

 

Jadi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.[2]

 

Penyampaian pendapat di muka umum tersebut dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:[3]

di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;

pada hari besar nasional.

Perlu diketahui, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.[4]

 

Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”). Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok. Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.Pemberitahuan secara tertulis ini tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.[5]

 

Surat pemberitahuan tersebut memuat:[6]

maksud dan tujuan;

tempat, lokasi, dan rute;

waktu dan lama;

bentuk;

penanggung jawab;

nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;

alat peraga yang dipergunakan; dan/atau

jumlah peserta.


Penanggungjawab kegiatan demonstrasi wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.[7]

 

Jenis Demonstrasi Yang Dilarang

Meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 7/2012”), beberapa di antaranya yaitu:

Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan

Dilarang melakukan demo dengan cara:[8]

menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia;

lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan

 

Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan

Tak hanya di lingkungan istana Kepresidenan dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar, aksi demo juga dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional, dan instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.[9]

 

Demo di Luar Waktu yang Ditentukan

Aksi demo hanya dapat dilakukan pada tempat dan waktu sebagai berikut:[10]

di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat.

di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

 

Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis Kepada Polri

Demo wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut:[11]

Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;

Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;

Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan

Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.


Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.[12]

 

Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

Peserta demo dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, juga dilarang mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan/atau barang.
profile-picture
uajsjsjddjjd memberi reputasi
Diubah oleh c4punk1950...
saya baca semua yg agan tulis lumayan panjang, yg bagian hewan masuk lahan itu tetap aja bisa di salahgunakan, misal ni ya saya punya kbun, saya bnci sekali dgn tetangga saya kebetulan dia punya hewan ternak bisa saja kan saya dgn sengaja memancing hewan tetangga buat masuk lahan saya.. so namanya hewan gk bisa d larang, mau gmana.. saya ngerti orng pasti resah kalo lahannya d rusak hewan, tpi biasanya kalo yg punya hewannya di bilangin juga bakal jaga hewan pliharaannya, kalo gk bisa di bilangin ya racunin aja hewan pliharaan nya😂 saya tau undang undang tu ada mampaatnya, tapi manusia skrng make segala cara buat cri duid... bisa jadi dia make undang undang ini buat cri duid... kalo yg lain seperti uu yg mengatur cwe, glandangan, perselingkuhan, janjiin akan di kimpoi kemudian hari saya gk begitu perduli sih, di sahkan alhamdullillah gak di sahkan ya udh😂
Halaman 2 dari 7


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di