VIVAnews – Aksi demontrasi mahasiswa terjadi di sejumlah daerah terkait penolakan RUU KPK, RUU KUHP dan RUU lainnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan ada jalur yang lebih terhormat ketimbang demonstrasi.

"Penyampaian pendapat di muka umum dibolehkan kalau jalurnya sudah buntu. Tapi ketika ada satu jalur lain yang bisa lebih terhormat bisa lebih etis ya kirim perwakilan bicara dengan institusi yang memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Wiranto di Jakarta Pusat, Senin 23 September 2019.



Wiranto beralasan langkah itu lebih baik karena aksi demo melelahkan. Mantan Panglima ABRI di era Orde Baru ini juga menilai aksi unjuk rasa bisa mengganggu ketertiban masyarakat.

"Kalau demo-demo seperti ini kan melelahkan, mengganggu ketenteraman umum, mengganggu ketertiban dan juga hasilnya kurang bagus karena proses koordinasi, proses dialog itu enggak terjadi," ujar Wiranto.

Dia juga menilai aksi demonstrasi rentan disusupi oleh pihak yang punya kepentingan tertentu. Menurutnya, hal itu justru bisa jadi merugikan masyarakat luas.

"Ketimbang kita ramai-ramai di jalan, nanti ditunggangi oleh pihak-pihak lain, menimbulkan kekacauan, akan merugikan masyarakat dan merugikan kita semua," kata Wiranto.

Sebelumnya, menyangkut situasi politik di Tanah Air, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri terkait hari Senin ini. Sejumlah menteri atau pejabat setingkat yang dipanggil antara lain  Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ren)







Jangan sampai Insting beliau bertindak