Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri se-Bandung Raya berunjukrasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka tegas menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan.

“Walaupun kita dari kampus yang berbeda tapi memiliki satu tujuan yang sama, yakni kita menolak RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan,” kata Presiden Mahasiswa Unpas Fauzan Rizky Bayu Pratama dalam unjuk rasa, Senin (23/9).

Fauzan mengaku bangga karena dalam aksi tersebut ada ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang bersatu dan merapatkan barisan menolak RUU bermasalah.

“Kami mahasiswa Bandung Raya, mahasiswa Jawa Barat hadir di sini hanya ingin menyuarakan aspirasi yang sudah lama terbungkam dan tidak pernah didengar oleh pejabat,” kata dia.

Sementara itu, teriakan “revolusi” bergema saat  ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di se-Bandung Raya, Jawa Barat (Jabar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung.

“Revolusi, revolusi, revolusi,” teriak para mahasiswa sambil mengepalkan tangannya.

Selain itu, lagu “Halo Halo Bandung” juga dinyanyikan para mahasiswa saat hendak menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jabar.



Para mahasiswa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Selamatkan KPK” dan “Demokrasi Mati Suri”.

Mahasiswa yang menggelar aksi tersebut berasal dari UIN SGD Bandung, Universitas Pasundan, Telkom University, Universitas Islam Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).

Sejak Minggu malam pengguna jejaring sosial Twitter diramaikan dengan trending #GejayanMemanggil yang mengajak mahasiswa di Yogyakarta, untuk ikut menyerukan aksi damai berkaitan dengan revisi undang-undang yang kontroversial dalam beberapa pekan ini.

Belum redup tagar #GejayanMemanggil, kini warganet membanjiri jejaring sosial Twitter dengan tagar #mositidakpercaya dan #SaatnyaPeoplePower, Senin (23/9/19).

Hingga berita ini diturunkan,  cuitan warganet sudah lebih dari 43.000. Lewat tagar ini warganet melalui jejaring sosial menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan isu-isu yang beberapa pekan sedang memanas, seperti kasus karhutla, revisi UU KPK, RKUHP dan juga aksi kekerasan di Papua.

Jika ditelisik lebih jauh, makna people power sendiri mengarah pada gerakan besar-besaran dengan tujuan melakukan peubahan kekuasaan di suatu negara di luar cara konstutusional yang ditentukan dalam konstitusi.

Berikut rangkuman twit-twit dari warganet yang meramaikan jejaring sosial Twitter dengan kedua hastag diatas.

"Kota Cirebon menuntut Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Senin (23/09/19). Hindari Jalan Siliwangi jika tidak ada keperluan. Bukan urusan saya kalau kalian suka atau gak, setidaknya mereka berusaha #SaatnyaPeoplePower," cuit @EDitektif disertai unggahan video di dalamnya.

Mahasiwa Malang juga ikut menyuarakan aksinya yang dicuitkan oleh akun @R4jaPurwa dilengkapi dengan dokumentasi videonya.

"Epic!23 September 2019 Mahasiswa Malang, Jawa Timur #MosiTidakPercaya #SaatnyaPeoplePower."

Aksi lainnya juga digaungkan oleh sejumlah mahasiswa di Kalimantan Timur yang bergerak menuju kantor DPRD. Aksi yang sama juga ditunjukkan oleh mahasiswa Yogyakarta, Bandung, Purwekerto dan lainnya yang menuntut tegaknya demokrasi.

Akun @Sang_pnakluk juga ikut membuat cuitan berkaitan dengan kasus yang terjadi di Papua.

"Dan Papua Bergejolak Lagi, sebagian kantor-kantor di Wamena dibakar, semoga dapat ditangani aparat TNI Polri dengan tegas, benar dan tidak ragu-ragu #SaatnyaPeoplePower."

"Antara Sepatu Kotor dengan paru-paru kotor. Siapa yang peduli #DirudapaksaNegara #SaatnyaPeoplePower," cuit @PapaKimia mengomentari sepatu Presiden Jokowi yang viral dalam pekan lalu.

Hastag ataupun tagar ini diperkirakan akan terus bertambah sering dengan aksi masyarakat yang menuntut pertanggung jawaban pemerintah soal revisi UU KPK, RKUHP, insiden karhutla maupun kasus kekerasan di Papua.