Para penggugat Menpan RB hingga Bamsoet (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana serta Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) digugat secara perdata oleh 261 orang yang mengaku sudah lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018. Para penggugat meminta ganti rugi imateriil senilai Rp 3,9 miliar.

"Hari ini untuk berjuang bagi mereka yang nasibnya tidak jelas. Para lulusan CPNS tahun 2018 di sini yang telah memberikan kuasa sebanyak 261 orang. Nah, hari ini kita telah resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata pengacara penggugat, Putra Romadoni, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Perkara tersebut teregister di nomor 729/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.sel dengan tergugat I Menpan RB Syafruddin, tergugat II Ketua DPR Bambang Soesatyo, tergugat III Kepala BKN RI (Panselnas) Bima Haria Wibisana. Dalam petitumnya para penggugat meminta agar diangkat menjadi PNS.

Salah satu penggugat, Mifta, mengatakan dirinya dirugikan dengan adanya Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 yang diterbitkan pada tahapan seleksi. Dia awalnya mengaku sudah dinyatakan lulus berdasarkan Permenpan RB nomor 37 tahun 2018.

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional Kolom Blak blakan Fokus Hoax Or Not Foto Most Popular Pro Kontra Suara Pembaca Infografis Video detikPemilu Indeks

Namun menurutnya, Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 tersebut membuat dirinya rugi. Dia menyebut aturan itu tidak lagi mengikuti standar passing grade tapi dengan cara menyaring kembali dengan rangking kepada mereka yang tidak lulus, sehingga dia mengaku dirinya yang awalnya lulus passing grade gagal menjadi PNS akibat tindakan para tergugat.

"Saya mau menuntut keadilan ya karena saya itu awalnya sudah lulus SKD dengan nilai tinggi 354, statusnya P1. Sebelum ada Permen 61 kita itu diatur kepindahannya di surat edaran dan di Permen 37, tapi di tengah jalan pemerintah itu membangkitkan lagi yang sudah gugur gitu dengan nilai passing grade yang diturunkan dengan nilai 298, saya 354. Tapi apa gara-gara pemerintah membuat aturan baru di tengah jalan justru yang harusnya dia sudah gugur jadi PNS?"ujar Mifta.

Penggugat lainnya, Suwarto, mengaku anaknya juga bernasib serupa karena sudah lulus seleksi SKD tetapi gagal jadi PNS karena Permenpan RB 61/2018 itu. Suwarto mengatakan sebelumnya juga pernah mengirimkan somasi ke Kemenpan RB tapi tidak ada kelanjutan.

Dia kemudian menyoroti drg Romi yang dia sebut sebelumnya dinyatakan tidak lolos nilai ambang batas berdasarkan Permenpan RB 37/2018 tetapi kini diangkat menjadi PNS. Suwarto mengatakan Permenpan RB 61/2018 membuat drg Romi dinyatakan lolos berdasarkan angka kumulatif.

"Ada di sini namanya drg Romi barang kali. drg Romi sudah termasuknya TMS (tidak memenuhi syarat). Namun demikian diangkat lagi. Kami juga mendukung mestinya kami pun juga mendapatkan perlakuan yang sama," ujar Suwarto. (haf/yld)

https://m.detik.com/news/berita/d-46...r/1#detailfoto

Gak usah ngimpi jadi PNS aturannya aja ambigu dan aneh, jangan kecewa karena memang toxic-nya ada di pelaksana, mereka yg lebih dulu jadi PNS & jadi penyelenggara pasti gak ikhlas karena itu PNS yang harusnya bisa diperjualbelikan.