Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya ditujukan untuk menjadikan lembaga anti rasuah tersebut bisa bekerja semakin baik. Selain itu, revisi ini juga dapat mengembalikan jati diri KPK.

Dua poin utama tersebut menjadi dasar mengapa UU KPK perlu direvisi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh sejumlah pakar dan praktisi hukum, salah satunya Prof. Romli Atmasasmita.

Pakar hukum pidana tersebut menilai revisi UU KPK akan mengembalikan marwah dan jati diri KPK yang sebenarnya sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi.

Karena selama ini dalam praktiknya ada banyak hal yang  ada yang kurang pas di lapangan, namun tetap dipaksakan.

Prof. Romli mencontohkan KPK harus berkoordinasi dengan Polri, Kejagung dan kementerian terkait jika ada sebuah kasus korupsi. Tapi KPK terkadang langsung melakukan penindakan tanpa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut.

Padahal, tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, selain penindakan. Hal ini yang membuat KPK hanya fokus pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), bukan pencegahan korupsi.

Kemudian, soal kewenangan penyadapan yang tanpa izin dari pengadilan, dan berbeda dengan Kejagung dan Polri. Padahal seharusnya mekanismenya itu sama.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Hasibuan menilai bahwa revisi UU KPK bertujuan agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik dan mengedepankan penghormatan terhadap HAM.

Dengan UU terbaru, KPK diharapkan dapat meneliti kembali sejumlah kasus dan bila tidak dapat dilanjutkan sebaiknya dikeluarkan SP3 serta KPK, Polri, dan Kejaksaan bisa bersinergi, serta saling melengkapi dalam proses penegakan hukum.

Kita berharap semoga revisi UU KPK bisa membawa dampak positif pada agenda pemberantasan korupsi. Tidak sekadar tingginya angka OTT, tetapi juga berkurangnya angka korupsi dalam kehidupan nyata.