Ilustrasi. (SEVIANTO PAKIDING/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia-- Vanuatu dan Kepulauan Solomon telah mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Dewan HAM PBB di Jenewa.

Isu itu diangkat kedua negara melalui pernyataan bersama yang disampaikan di sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Wakil Tetap Vanuatu di Jenewa, Sumbue Antas.

Dalam pernyataan itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga menyinggung Indonesia tak kunjung memberikan akses kepada Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua.

Kedua negara Melanesia itu mengaku prihatin terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Papua dan Papua Barat.

Pernyataan itu menyebut dugaan pelanggaran HAM itu termasuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga diskriminasi rasial.

Vanuatu dan Kepulauan Solomon menggemakan seruan yang telah digaungkan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, agar pemerintahan Presiden Joko Widodo menjamin perlindungan HAM di provinsi paling timur Indonesia itu.

"Terkait dengan agenda ini, kami prihatin dengan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengonfirmasikan waktu dan tanggal bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan kunjungan ke Papua Barat," kata Antas seperti dikutip Radio New Zealand pada Rabu (18/9).

Sementara itu, Indonesia melalui Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, belum bisa dimintai tanggapannya oleh CNNIndonesia.com terkait hal ini.

Indonesia terus menjadi sorotan internasional setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua pada pertengahan Agustus lalu.

Akibat kerusuhan itu, pemerintah Indonesia mengerahkan enam ribu pasukan keamanan tambahan ke Papua. Pemerintah juga sempat mencabut akses internet di provinsi itu yang dinilai sebagai upaya membendung penyebaran berita bohong yang akan memperkeruh suasana.

Dewan HAM PBB telah angkat suara terkait kerusuhan di Papua. Pada awal September lalu, Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

Menurut dia, kerusuhan Papua adalah bagian dari tren yang telah PBB amati sejak Desember 2018 lalu.

Kementerian Luar Negeri RI menyebut pemerintah telah berdialog dengan Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk menjelaskan situasi di Papua tak lama setelah kerusuhan berlangsung.

Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi.

Untuk meredam kerusuhan di Papua-Papua Barat, pemerintah melakukan berbagai upaya mulai dari pembatasan akses internet, pembatasan kunjungan warga negara asing, hingga penindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan.

Jokowi juga sudah mengundang tokoh asal Papua dan Papua Barat untuk berdialog di Istana Negara, Jakarta, dan mendengarkan aspirasi mereka. (rds/dea)

https://m.cnnindonesia.com/internasi...-dewan-ham-pbb

Ada yg salah emang dr kejadian kemarin dr di internet mati, seperti pilih kasih dan ada ketakutan dr pemerintah itu sendiri padahal aparat itu superbody ngetek konsitusi dan undang-undang, bisa membuat menjadikan orang jadi enemy pemerintah (musuh) dan itu hak istimewa jadi penguasa, tapi negara sendiri melewati batasnya mematikan dg internet itu salah satu langkah kecil saja, disebagian negara lain ini kita sebut diskriminatif. Apa yg terjadi di Papua karena si ngaiciiroo tak tau permasalahan, kalo toh datang ke PAPUA pasti cuma ngambil Foto Scene diambil momennya seperti yang sudah sudah. Tak ada penyelesaian yang nyata karena cara dan permasalahan papua yang sama hanya dengan "menggebuk" itu mungkin kata yg sering di dengar.

Kasus HAM yg tak kunjung selesai dan masih ada nyalahin orang papua karena dana Otsus, celakanya yg triak triak dana Otsus tak tau permasalahan papua, suruh diaudit lah nyalahin pemda lah, krn tak tau persoalan hingga akhirnya cara penyelesaian nya dari orang Di Jakarta untuk menyelesaikan persoalan sosial orang Papua, berpikir sempit dikira papua hanya kotanya, coba masuk rimbanya.

Di Papua tak bicara ayam, di papua kita bicara Babi!
Di Papua kita tak bicara jalan raya, dipapua kita bicara hutan!

Janji tinggal janji truk petruk sakarepmu wess