Setelah didahului dengan rapat Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK, pemerintah dan DPR sepakat menuntaskan pembahasan revisi UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK malam ini. Setelah seluruh fraksi dan pemerintah sepakat di level Panja, revisi UU KPK hanya tinggal disahkan di forum paripurna DPR.
Anggota Panja Revisi UU KPK Taufiqulhadi menyebut DPR dan pemerintah mengejar waktu agar pengesahan revisi bisa diselesaikan di sisa waktu periode masa jabatan 2014-2019. Masa bertugas anggota DPR periode ini habis 30 September mendatang.
"Kami mengejar waktu. Waktu sangat pendek masa periode ini," kata Taufiqulhadi di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9)
Alasannya, kata Taufiqulhadi, dalam sejarahnya jika dilanjutkan sebagai UU carry over (dilanjutkan ke periode berikutnya), sebuah RUU tak pernah tuntas sebagai UU yang baru.
"Jadi, masa periode ini kita selesaikan karena dalam sejarah DPR tidak pernah, jarang sekali, carry over itu bisa terlaksana dengan baik sesuai rancangan sebelumnya. Bayangkan KUHP itu berapa kali carry over, enggak berhasil-berhasil," katanya.

Rapat kerja DPR dan Pemerintah soal Revisi UU No 3
Anggota Fraksi NasDem ini menampik pembahasan revisi UU KPK ini terkesan buru-buru. Sebab, pembahasan sudah diawali juga dengan rapat pengusul yakni pada rapat baleg tanggal 3 September 2019 lalu.
"Rapat pengusul (3 September), dalam satu hari itu bisa berlangsung beberapa kali. Seperti hari ini rapat Panja, sudah selesai sekarang Raker antara baleg dengan pemerintah," sebutnya.
Dia membeberkan, salah satu poin yang dibahas adalah Dewan Pengawas KPK, yang sudah disepakati DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah sepakat Dewan Pengawas akan dipilih oleh Presiden.
"Pengangkatannya semua dari Presiden. untuk Dewas periode ini (2019-2023)," ucap Taufiqulhadi.
Hingga berita ini diturunkan, rapat kerja DPR dan pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PAN-RB Syafruddin soal revisi UU KPK masih berlangsung.