Selamat datang di thread tirraa

Memindahkan ibukota hanya akan memindahkan masalah? Itulah kalimat yang sering kita dengarkan dari pihak - pihak yang kontra dengan wacana perpindahan ibukota negara. Apalagi pernyataan itu juga disandingkan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang kala itu sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kala itu Jokowi menyatakan bahwa masalah kemacetan dan banjir yang terjadi di ibukota akan lebih mudah diatasi jika ia menjadi presiden.

Nyatanya, tak semudah itu. Terlalu banyak hal komplek yang saling terkait dan susah terurai yang menjadi penyebab kemacetan dan banjir di Jakarta. Penyebab itu sendiri sebenarnya pangkal mulanya adalah kebiasaan dari masyarakat itu sendiri, ditambah dengan kebijakan pemerintah sebagai elemen pendukungnya. Jika hanya salah satu saja yang berjalan, tentu masalah tak akan selesai. Sebagai contoh, kemacetan ibukota terjadi karena kebiasaan warga ibukota menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Kebiasaan ini dirasa lebih praktis ketimbang menggunakan sarana transportasi massal yang cenderung ribet karena harus berpindah dari alat transportasi satu ke yang lainnya. Alasan transportasi massal yang belum terintegrasi juga menjadi salah satu alasan warga tak mau menggunakan moda transportasi jenis ini.


Sumber Gambar

Ruwetnya kemacetan ibukota, banjir, dan pencemaran yang terjadi di Jakarta menjadi salah satu dari banyak pertimbangan pemerintah akhirnya memutuskan pemindahan ibukota negara. Selain pertimbangan keberlangsungan ibukota untuk jangka panjang tentunya. Jika kita cermat membaca langkah yang dilakukan Presiden Jokowi ini adalah sebuah langkah visioner, melihat permasalahan dengan sudut pandang dan pertimbangan masa depan. Jakarta dirasa sudah tak mampu mengatasi permasalahan yang akan terjadi 50, atau bahkan 30 tahun kedepan.

Apalagi wacana pemindahan ibukota ini bukan baru sekali ini saja digulirkan. Bahkan sejak Presiden Soekarno pun wacana ini sudah dihembuskan. Begitu juga dengan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga punya niat sama ingin memindah ibukota negara ini dengan berbagai pertimbangan. Meski, tak satupun dari mereka yang seberani Jokowi menetapkan kemana ibukota negara ini akan dipindahkan, bahkan sudah menyusun langkah - langkah nyata yang akan dilakukan dalam beberapa tahun kedepan untuk proses pembangunannya. Meski dibayang - bayangi dengan penolakan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa pemindahan ini bukanlah solusi dan tidak terlalu mendesak.


Sumber Gambar

Menurut mereka masih banyak hal lain yang semestinya dilakukan oleh Jokowi untuk dapat menyejahterakan rakyatnya ketimbang memindahkan ibukota yang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Lalu, benarkah anggapan sebagian orang bahwa pemindahan ibukota hanya akan memindah masalah? Tergantung dengan kaca mata apa kita melihat. Dengan memindah ibukota, kemacetan, polusi, macet dan banjir di ibukota baru tentu tak akan kita temui karena luasan wilayah tak sebanding dengan jumlah penduduk. Jakarta pun sebagai bekas ibukota akan mengalami berkurangnya kemacetan karena sebagian orang akan ikut hijrah ke ibukota baru, terutama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berbicara mengenai ASN, menurut salah satu survei yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, mayoritas ASN menolak pemindahan ibukota dengan berbagai alasan. Ini membuktikan bahwa kebijakan memindahkan ibukota baru bukanlah kebijakan yang populis. Jika hanya mengejar popularitas semata tentu Jokowi tak akan mau mengeluarkan kebijakan ini. Baginya, kebijakan ini dilakukan demi masa depan bangsa Indonesia. *Ref

Tirraa, 14 September 2019