Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja atas komitmen investasi para investor yang sampai saat ini tak kunjung terealisasi.


Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja saat memimpin rapat terbatas dengan topik Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, Jakarta.


"Saya minta agar setiap kementerian yang berhubungan dengan investasi, menginventarisir perusahaan. Kemarin sudah saya minta tapi saya ulangi lagi," kata Jokowi, Rabu (11/9/2019).


"Perusahaan mancanegara yang sudah berkomitmen menanamkan investasinya di negara kita namun terlambat realisasi karena mengalami kendala di lapangan sehingga belum terealisasi," kata Jokowi.


Jokowi menegaskan bahwa masih banyak perusahaan dalam skala besar maupun kecil yang komitmen investasinya sampai saat ini belum terealisasi karena terkendala berbagai masalah.


"Yang gede-gede banyak yang sedeng-sedeng lebih banyak. Tolong inventarisir semuanya. Dan saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana," tegasnya.


Jokowi ingin para menterinya betul-betul menginventarisir apa saja yang menjadi kendala para investor. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia terlepas dari masalah klasik seperti ini.


"Segera dilakukan bottlenecking sehingga kita harus buka sumbatan apa yang menyebabkan itu tidak terealisasi," jelasnya.


"Saya juga ingin mengingatkan pada kita bahwa kita perlu kerja cepat. Dan masalah yang sering kali kita buat sendiri yang membelenggu kita sendiri," katanya. (hoi/hoi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian besar atas kekalahan Indonesia dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam dalam hal menarik aliran modal investasi.

Berbicara dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jokowi menegaskan akan menggelar rapat terbatas dengan topik investasi selama dua kali dalam satu minggu agar bisa merumuskan kebijakan konkret mengatasi hal ini.

"Dua hari sekali kita akan rapat khusus menyelesaikan yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi terus menerus," kata Jokowi, Rabu (11/9/2019).

Jokowi lantas memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menginventarisir komitmen investasi para investor yang sampai saat ini tak kunjung terealisasi karena berbagai macam persoalan yang ada di lapangan.


Tak hanya itu, Jokowi bahkan menyindir perizinan investasi di Indonesia sangat tertinggal di negara lain. Negara lain memberikan karpet merah bagi investor, sementara Indonesia justru menjejali investor dengan aturan yang ruwet.

Padahal menurut kepala negara, investasi menjadi kunci utama dalam menangkal eskalasi perubahan global yang saat ini dikhawatirkan akan membuat sejumlah negara mengalami resesi.

Berikut penjelasan lengkap Jokowi dalam rapat terbatas :

Sebulan ke depan mulai hari ini kita akan terus menerus mungkin setiap dua hari kita akan rapat khusus menyelesaikan yg berkaitan dengan investasi. Terus menerus sehingga betul-betul kita dapatkan putusan-putusan yang konkret sehingga perbaikan ekosistem investasi betul-betul kita peroleh.

Ratas seminggu yang lalu saya telah meminta kepada seluruh kementerian terutama yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisasi segala regulasi yang menghambat, memperlambat investasi. Khususnya FDI

Selain itu saya juga minta agar setiap kementerian yang berhubungan dengan investasi menginventarisasi perusahaan-perusahaan. Kemarin sudah saya minta tapi saya ulang lagi, menginventarisasi perusahaan-perusahaan mancanegara yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di negara kita namun terlambat realisasi karena mengalami kendala di lapangan sehingga belum terealisasi.

Yang gede-gede banyak yang sedang-sedang lebih banyak. Tolong inventarisir semuanya. Dan saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana. Saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana. Segera dilakukan bottlenecking sehingga kita harus buka sumbatan apa yang menyebabkan itu tidak terealisasi.

Saya juga ingin mengingatkan pada kita bahwa kita perlu kerja cepat. Dan masalah yang sering kali kita buat sendiri yang membelenggu kita sendiri. Saya tahu dalam 5 tahun ini memang sudah ada peningkatan terhadap EoDB sehingga daya saing kita naik, dan kita juga mulai penyederhanaan perizinan lewat OSD, tapi dalam faktanya itu belum cukup. Tidak cukup.

Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi. Karena negara pesaing kita, kompetitor-kompetitor kita berlomba2 berbenah dengan tawaran yang lebih menarik berinvestasi. Sehingga yang saya ceritakan kemarin 33 perusahaan tidak ada satupun yang ke Indonesia itu saya kira ini menjadi catatan besar bagi kita.

Sampai saat ini saya masih sering menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala karena regulasi, perizinan berinvestasi di negara kita yang betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak UU-nya, berbelit-belit. Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi yang dilakukan kementerian. Sehingga selalu berubah-ubah. Situasi yang mereka hadapi akan memberikan citra yang negatif, promosi yang tidak baik karena dibandingkan dengan negara lain, mereka perizinan betul-betul jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif yang jauh lebih menarik.Ini kita baru menyelesaikan di tingkat pusat. Kita belum nanti akan menghadapi lagi di tingkat provinsi kabupaten kota.

Akhirnya saya minta perbaikan secara menyeluruh terhadap ekosistem investasi, mulai dari regulasi, perizinan, insentif perpajakan yang kira kemarin sudah memberikan sinyal positif, pertanahan sampai bidang ketenagakerjaan dan juga bidang keamanan. Ini juga pak Kapolri juga hadir. Karena reformasi itu adalah kunci. Kuncinya ada di sini dalam kita menghadapi menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Banyak yang mengatakan dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi, bisa kita jaga. Saya yakin kita bisa menghadapi apabila kita bisa menyelesaikan yang tadi di depan saya sampaikan. Saya kira itu. (dru)

Wah ga dikasih tahu nih menteri yang mana yang ditegur.
Apa Kementrian Keuangan / Kementrian Perindustrian / Kementrian Perdagangan / Kementrian Ketenagakerjaan / Kementrian Koordinator kemaritiman dan Sumber Daya / Kementrian Koordinator Perekonomian atau siapa ya..