Rabu, 11 September 2019 08:11 WIB

Inilah berbagai tanggapan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi), berjanji akan membangun Istana Kepresidenan di tanah Papua.

TRIBUNNEWS.COM -Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Selasa (10/9/2019) kemarin.

Pertemuan antara Jokowi dengan para tokoh dari Papua dan Papua Barat ini, telah direncanakan presiden sejak aksi kerusuhan di Tanah Cendrawasi pada Agustus lalu.

Dalam pertemuan antara Jokowi dengan para tokoh Papua dan Papua Barat ini, ada beberapa janji presiden yang akan dipenuhinya.

Diantaranya ialah janji akan membangun Istana Kepresidenan di Papua.

Seperti yang diberitakan Kompas.com pada Selasa (10/9/2019), awalnya perwakilan tokoh Papua yang juga menjadi Ketua DPRD Jayapura, Abisai Rollo meminta kepada pemerintah untuk membangun Istana Presiden di Papua.

Dengan begitu, saat mengunjungi Papua, Jokowi sekaligus bisa berkantor di Jayapura.

"(Permintaan) yang kesembilan membangun Istana Presiden RI di Papua, di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura," kata Abisai.

Abisai meminta Presiden tidak khawatir mengenai ketersediaan lahan.

Sebab, ia mengaku siap menyumbangkan lahannya seluas 10 hektar untuk membangun Istana di Jayapura.

"Sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung, tapi berkantor di Papua,"kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Jokowi awalnya memastikan lagi apakah tanah yang disiapkan Abisai itu benar-benar akan diserahkan gratis untuk membangun Istana.

"Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektar gratis? Gratis? Sepuluh hektar benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo,"kata Jokowi.

Setelah memastikan ketersediaan tanah itu, Jokowi langsung bicara dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang ada di sampingnya.

Setelah itu, Jokowi pun memastikan permintaan untuk membangun Istana di Jayapura dapat dipenuhi.

"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.

Menanggapi hal ini, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran pembangunan Istana Kepresidenan di Papua akan segera dianggarkan pemerintah.

"Ya nanti anggaran bisa disiapkan untuk 2020, ya sesuai kebutuhan saja,"ujar Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, pembangunan Istana Kepresidenan di tanah Papua pastinya akan dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui nilai dana yang dibutuhkan dan terkait desainnya.

"Kan cuma bikin istana, tapi detailnya saya tidak tahu, kalau bangun istana nanti ya dibangun tidak masalah," ujar Bambang.

Sementara itu, mantan komisioner Komnas HAM yang sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai juga menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan membangun Istana Kepresidenan di Papua.

Menurut Natalius Pigai, saat ini keadaan di Papua masih belum sepenuhnya pulih setelah kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya.

"Orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme. Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua. Kami tidak ada urusan dengan jabatan dan lainnya," kata Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Dirinya pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.

Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.

"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta,"ujar Natalius.

Sebab, membangun Istana Kepresidenan bukan kebutuhan rakyat, melainkan kebutuhan presiden.

"Kalau memang presiden merasa perlu, ya ini presiden punya urusan. Tapi yang dipertanyakan ini yang meminta siapa. Karena itu, saya anggap tidak ada tokoh Papua yang menghadap presiden, apalagi ini melalui BIN," ujar Natalius.

Disisi lain, pengamat politik, Leo Agustino menilai positif dengan pernyataan Presiden Jokowi yang akan membangun Istana Kepresidenan di Papua pada tahun 2020.

Menurut Leo Agustino, bangunan Istana Kepresidenan bisa dimaknai sebagai kehadiran negara di Papua.

"Kehadiran Istana perlu dimaknai sebagai kehadiran negara ke tanah Papua. Istana diharapkan bisa langsung mendengar kebutuhan dan tuntutan warga," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Akan tetapi yang juga harus diperhatikan, pemerintah tak hanya melakukan pendekatan secara struktural dan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Pendekatan yang multi-wajah sehingga persoalan yang selama ini gagal diselesaikan; dapat terselesaikan dengan pendekatan multiwajah ini. Salah satu pintu masuknyam hadirnya negara melalui bangunan Istana di tanah Papua," jelas Leo Agustino.

Dikutip dari Kompas.com, saat ini Indonesia telah memiliki sebanyak enam Istana Kepresidenan yang tersebar di seluruh Nusantara.

Diantaranya adalah Istana Negara yang berada di Jalan Veteran depan Sungai Ciliwung, Istana Merdeka yang berada di Jalan Merdeka Utara.

Lalu ada Istana Cipanas yang berada di kaki Gunung Gede, Istana Bogor, Istana Yogyakarta, kemudian yang terakhir adalah Istana Tampaksiring di Pulau Bali.



(Tribunnews.com/Whiesa/Seno Tri Sulistiyono/Reza Deni/Srihandriatmo Malau)(Kompas.com/Ihsanuddin/Ahmad Naufal Dzulfaroh)

SUMBER

Semoga pembangunan istana dapat terealisasi,abaikan orang-orang yang masih ingin papua bermasalah.