TOKYO, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkomentar tentang situasi krisis politik yang kini berlangsung di Hong Kong, sebuah kota otonomi khusus di bawah China. Berbicara saat melakukan kunjungan ke Jepang, Tun Dr Mahathir, demikian dia biasa disapa, mengatakan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Hong Kong menunjukkan keterbatasan kerangka "satu negara, dua sistem" yang diterapkan pemerintah Beijing.

Mahathir juga menyuarakan kekhawatirannya akan kemungkinan China menggunakan kekuatan untuk mengakhiri kebuntuan yang terjadi jika eskalasi terus berlanjut.

"Saya tidak pernah berpikir bahwa negara dengan dua sistem yang berbeda benar-benar dapat bekerja untuk waktu yang lama dan cukup yakin hal ini telah terjadi," kata Dr Mahathir dalam wawancara dengan televisi Jepang, NHK, pada Jumat (6/9/2019). "Apabila mereka tidak bisa menanganinya dan (protes) ini tidak berhenti, dan tuntutannya semakin bertambah untuk otonomi atau bahkan menuntut kemerdekan, maka saya berpikir China tidak akan mentolerir hal itu," tambahnya.

Aksi protes terus terjadi sejak Juni lalu yang dipicu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang bakal memungkinkan pelanggar untuk diekstradisi ke China daratan maupun wilayah pemerintah lainnya. Aksi yang semula dilangsungkan di jalanan telah meluas hingga mengganggu akses menuju bandara dan moda transportasi lainnya.

 Hingga akhirnya Pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam, pada Rabu (4/9/2019) pekan lalu, mengumumkan bahwa pemerintah akan mencabut RUU kontroversial tersebut. Pemerintah Hong Kong pun mendesak kepada para demonstran untuk mengakhiri aksi unjuk rasa setelah salah satu tuntutan mereka dipenuhi. Media China pada Kamis (5/9/2019), kemudian menuliskan pencabutan RUU Ekstradisi telah menghapus alasan bagi para pengunjuk rasa untuk melanjutkan aksi protes dan melakukan kekerasan.

 sumur


https://internasional.kompas.com/rea...ara-dua-sistem

FREE HK