Good Governance merupakan sistem pemerintahan untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik. Komitmen itu juga dibangun di era Presiden Joko Widodo dalam lima tahun terakhir.

Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance adalah dengan menerapkan reformasi birokrasi. Tidak hanya good governance tetapi juga clean governance.



Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Entry Meeting tentang Survei Internal Reformasi Birokrasi secara Online, Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas yang dilakukan di lingkungan Kemhan.

Melalui acara tersebut, Kemhan menekankan pada pentingnya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan keorganisasian, ketatalaksanaan serta sumber daya manusia (aparatur).

Menerapkan reformasi birokrasi adalah tujuan utama mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Secara tidak langsung, upaya itu turut melihat pada aspek pertahanan nasional dari Kemhan.



Program-program Kemhan yang notabene menyentuh langsung dengan industri pertahanan nasional, dirasa penting menerapkan reformasi birokrasi.

Program Bela Negara misalnya. Kementerian Pertahanan senantiasa mengedepankan sistem reformasi birokrasi yang bersih, jujur, dan akuntabel.

Itulah langkah baik yang diterapkan pemerintah, khususnya Kemhan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mencapai good gavernance dan clean governance. 


Sumber : https://www.kemhan.go.id/2019/09/02/...overnance.html