- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tanggapi Rusuh Papua, PBB: Harusnya Tdk Ada Tempat Kekerasan Semacam Itu di Indonesia
TS
matthysse76
Tanggapi Rusuh Papua, PBB: Harusnya Tdk Ada Tempat Kekerasan Semacam Itu di Indonesia
Quote:
Tanggapi Rusuh di Papua, PBB: Seharusnya Tidak Ada Tempat untuk Kekerasan Semacam Itu di Indonesia
Kamis, 05 September 2019 | 11:52:10 WIB
Michelle Bachelet (Foto: AFP)
- Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet angkat suara mengenai perkembangan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia menyayangkan meningkatnya eskalasi di dua provinsi itu.
Bachelet mengaku terganggu dengan adanya kematian dan korban luka dari dua pihak, baik warga maupun pasukan keamanan, sejak kerusuhan berlangsung dua pekan terakhir.
"Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam 2 pekan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan. Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018," kata Bachelet, dalam pernyataan yang dirilis di situs OHCRC, Rabu (4/9/2019).
Menurut dia, komisi HAM PBB sudah menyampaikan keprihatinan soal apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Indonesia.
Sebagai negara demokrasi, Michelle Bachelet, Indonesia seharusnya bisa mencari upaya dialog untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak terjadi kekerasan.
"Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia, negara yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," tuturnya.
Selain itu, Bachelet juga meminta pemerintah untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan, seperti penggunaan kekuatan.
"Penutupan akses internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi (sehingga) dapat memperburuk ketegangan," ujar perempuan asal Cile berusia 67 tahun itu.
Lebih lanjut dia menyambut seruan Presiden Joko Widodo serta para pejabat pemerintah untuk menangkal menyebarnya rasisme dan diskriminasi. Dua isu ini merupakan hal sensitif di Papua dan Papua Barat.
“Saya menyambut seruan yang disampaikan Presiden Widodo dan tokoh-tokoh lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi, masalah lama dan serius di Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni untuk berdialog dan menciptakan ketenangan," kata dia.
Bachelet juga mengapresiasi perkembangan situasi keamanan di dua provinsi tersebut, hanya saja dia menggarisbawahi adanya penangkapan dan intimidasi terhadap aktivis HAM dan jurnalis.
"Saya mencatat ada beberapa penangkapan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditrarik sehubungan serangan aksi kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, tapi saya khawatir tentang laporan adanya milisi dan kelompok nasionalis aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela hak asasi manusia setempat, mahasiswa, dan jurnalis, menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi," tuturnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut ada pihak asing bermain dalam serangkaian kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Sementara Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko secara tegas menyebut nama tokoh Papua, Benny Wenda, sebagai dalang serentetan aksi di Papua.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak bener. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris-lah," ujar Moeldoko.
Pria yang kini sudah bukan WNI itu diduga melakukan gerakan politik dari luar negeri. Wenda diketahui menetap di Inggris.
Lebih lanjut mantan Panglima TNI itu menegaskan kerusuhan di Papua dan Papua Barat merupakan persoalan politik yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan militer.
"Ini persoalan politik harus diatasi dengan pendekatan politik, enggak bisa dengan pendekatan militer. Ini juga lebih politik karena dia bergerak di front politik," ucap Moeldoko.
Moeldoko menegaskan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas Inggris guna menyelesaikan persoalan Benny Wenda.
46
ibarat PAPUA itu sebidang tanah, sertifikat sebidang tanah PAPUA itu tadi sudah atas nama milik Pemerintah Indonesia, jadi sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat menurut kacamata hukum, toh juga sudah ditandatangani pak Lurah maupun disaksikan perwakilan Pak Camat (dalam hal ini PBB bertindak sebagai pak Camat) & Amerika Serikat bertindak sebagai pak Lurah
logika simplenya sih begitu...
kesimpulannya Tanah Papua itu sah menjadi wilayah INDONESIA karena sudah ada sertifikat kepemilikan tanah.
Kamis, 05 September 2019 | 11:52:10 WIB
Michelle Bachelet (Foto: AFP)
- Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet angkat suara mengenai perkembangan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia menyayangkan meningkatnya eskalasi di dua provinsi itu.
Bachelet mengaku terganggu dengan adanya kematian dan korban luka dari dua pihak, baik warga maupun pasukan keamanan, sejak kerusuhan berlangsung dua pekan terakhir.
"Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam 2 pekan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan. Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018," kata Bachelet, dalam pernyataan yang dirilis di situs OHCRC, Rabu (4/9/2019).
Menurut dia, komisi HAM PBB sudah menyampaikan keprihatinan soal apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Indonesia.
Sebagai negara demokrasi, Michelle Bachelet, Indonesia seharusnya bisa mencari upaya dialog untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak terjadi kekerasan.
"Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia, negara yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," tuturnya.
Selain itu, Bachelet juga meminta pemerintah untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan, seperti penggunaan kekuatan.
"Penutupan akses internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi (sehingga) dapat memperburuk ketegangan," ujar perempuan asal Cile berusia 67 tahun itu.
Lebih lanjut dia menyambut seruan Presiden Joko Widodo serta para pejabat pemerintah untuk menangkal menyebarnya rasisme dan diskriminasi. Dua isu ini merupakan hal sensitif di Papua dan Papua Barat.
“Saya menyambut seruan yang disampaikan Presiden Widodo dan tokoh-tokoh lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi, masalah lama dan serius di Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni untuk berdialog dan menciptakan ketenangan," kata dia.
Bachelet juga mengapresiasi perkembangan situasi keamanan di dua provinsi tersebut, hanya saja dia menggarisbawahi adanya penangkapan dan intimidasi terhadap aktivis HAM dan jurnalis.
"Saya mencatat ada beberapa penangkapan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditrarik sehubungan serangan aksi kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, tapi saya khawatir tentang laporan adanya milisi dan kelompok nasionalis aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela hak asasi manusia setempat, mahasiswa, dan jurnalis, menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi," tuturnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut ada pihak asing bermain dalam serangkaian kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Sementara Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko secara tegas menyebut nama tokoh Papua, Benny Wenda, sebagai dalang serentetan aksi di Papua.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak bener. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris-lah," ujar Moeldoko.
Pria yang kini sudah bukan WNI itu diduga melakukan gerakan politik dari luar negeri. Wenda diketahui menetap di Inggris.
Lebih lanjut mantan Panglima TNI itu menegaskan kerusuhan di Papua dan Papua Barat merupakan persoalan politik yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan militer.
"Ini persoalan politik harus diatasi dengan pendekatan politik, enggak bisa dengan pendekatan militer. Ini juga lebih politik karena dia bergerak di front politik," ucap Moeldoko.
Moeldoko menegaskan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas Inggris guna menyelesaikan persoalan Benny Wenda.
46
ibarat PAPUA itu sebidang tanah, sertifikat sebidang tanah PAPUA itu tadi sudah atas nama milik Pemerintah Indonesia, jadi sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat menurut kacamata hukum, toh juga sudah ditandatangani pak Lurah maupun disaksikan perwakilan Pak Camat (dalam hal ini PBB bertindak sebagai pak Camat) & Amerika Serikat bertindak sebagai pak Lurah
logika simplenya sih begitu...
kesimpulannya Tanah Papua itu sah menjadi wilayah INDONESIA karena sudah ada sertifikat kepemilikan tanah.
Diubah oleh matthysse76 05-09-2019 12:31
swiitdebby dan 3 lainnya memberi reputasi
4
1.6K
37
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan