Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin berencana bertemu dengan sejumlah pendeta dari Papua di kediamannya di Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis (5/9).

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pertemuan akan diselenggarakan pada pukul 11.00 WIB. Belum diketahui pasti materi dan siapa saja yang ikut mendampingi Ma'ruf bertemu dengan para pendeta tersebut.

Jika menelisik kondisi terkini, pertemuan tersebut diduga terkait dengan kondisi di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir. Dua daerah itu dilanda demonstrasi berujung kerusuhan merespons dugaan rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya.

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat itu menyebabkan empat warga sipil dan seorang personel TNI meninggal dunia. Selain itu, sejumlah fasilitas umum, pemerintahan, hingga pribadi rusak akibat kejadian tersebut.

Selain menuntut ada penindakan tegas terhadap pelaku rasisme, sejumlah warga Papua dan Papua Barat juga menuntut pemerintah Indonesia memberikan referendum. Tuntutan itu juga disampaikan oleh mahasiswa Papua di sejumlah daerah, seperti Jakarta dan Bandung.

Merespons rasisme itu, aparat Kepolisian diketahui telah menetapkan dua orang sipil sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan provokasi yang berujung rasisme. Tak hanya itu, lima personel TNI juga diskors dan dua di antaranya sudah dalam tahap penyidikan karena diduga melanggar disiplin TNI.

Pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam merespons kerusuhan, salah satunya melakukan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Langkah itu diklaim sebagai cara meredam hoaks terkait Papua dan Papua Barat yang masif di media sosial.

Selain itu, pemerintah juga membatasi Warga Negara Asing masuk ke kawasan Bumi Cenderawasih. Kebijakan itu dibuat lantaran pemerintah mendapati keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Belum ada penjelasan secara spesifik terkait keterlibatan asing tersebut. Namun, pemerintah sempat menyatakan bahwa Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda yang kini bermukim di Inggris menjadi dalang di balik aksi di Papua dan Papua Barat.

Adapun terkait referendum, pemerintah menegaskan menolak. Pemerintah menyatakan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah disepakati dalam TAP MPR dan PBB.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...apua-siang-ini