CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Bung Hatta Saja Tolak Papua Gabung Indonesia...
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d69f3604601cf353b3a3161/bung-hatta-saja-tolak-papua-gabung-indonesia

Bung Hatta Saja Tolak Papua Gabung Indonesia...

Bung Hatta Saja Tolak Papua Gabung Indonesia...


Andaikan saja waktu itu para pendiri republik ini mendengarkan gagasan yang disampaikan seorang  Mohammad Hatta, mungkin nasib Papua boleh jadi tidak melulu menjadi ‘duri dalam daging’ seperti sekarang ini.

Sejarah mencatat, bahkan sejak sedari awal Indonesia berdiri, Papua, wilayah di ujung timur negeri ini kerap memantik silang pendapat. Ketika para pendiri bangsa merancang luas wilayah Indonesia, debat alot bergaung saat membahas Papua. Rekaman perbincangan ini tercatat dalam dalam rapat BPUPKI pada 10-11 Juli 1945.

Suara yang menyetujui masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia didahului oleh Kahar Muzakkar, wakil dari Sulawesi Selatan. Mohammad Yamin, salah satu anggota yang lain, merumuskan konsep Indonesia Raya yang terbentang meliputi wilayah bekas Hindia Belanda, Borneo Utara (Sabah dan Sarawak), Malaya, Timor Portugis (kini Timor Leste), hingga Papua.

Menurutnya, secara historis, politik, dan geopolitik, wilayah-wilayah tadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Soal Papua pun demikian.

Soekarno lalu datang menyampaikan suara yang senada dengan gagasan Yamin. Mengutip kitab Negarakertagama, Soekarno menyatakan bahwa sejatinya kekuasaan Kerajaan Majapahit melebar hingga ke pulau Papua.

Berbeda dengan mayoritas anggota BPUPKI, Hatta punya usulan lain. Menurutnya Indonesia cukup meliputi negeri Hindia Belanda saja. Adapun Papua, yang di sebut-sebut kaya dan punya ikatan sejarah dengan nusantara, tidaklah masuk dalam keluarga besar Republik Indonesia.

“Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka,” kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945 yang tercatat dalam Risalah Sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.

Ia berpendapat, memasukkan Papua yang secara etnis berbeda dapat menimbulkan prasangka bagi dunia luar. Orang Papua berasal dari bangsa Melanesia, berbeda dengan Indonesia yang Melayu.

Bertolak dari hukum internasional yang berlaku, tuntutan atas wilayah ini akan memberi kesan Indonesia memiliki nafsu imperialistis. Kecuali rakyat Papua sendiri yang menginginkan untuk bergabung.

Gagasan Yamin dan Soekarno mendapat banyak dukungan dari kebanyakan anggota. Silang gagasan pun tidak terhindarkan. Untuk memecahkan kebuntuan, Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat mengadakan pemungutan suara.

Ada tiga opsi untuk dipilih sebagai wilayah negara Indonesia: (1) seluruh Hindia Belanda; (2) Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua; (3) Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara minus Papua.  Hasilnya, dari 66 peserta sidang, opsi nomor 1 memperoleh 19 suara, opsi nomor 2 memperoleh 39 suara, opsi nomor 3 memperoleh 6 suara, blangko 1 suara, dan lain-lain 1 suara.

Pada akhirnya, gagasan kesatuan Yamin dan Soekarno memperoleh suara terbanyak. Konsep ini lah yang kemudian diterima sebagai wilayah Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke.

Ironisnya, penentuan masa depan Papua yang dirembug dalam forum BPUPKI bukanlah wadah yang representatif. Pasalnya, tiada seorang pun wakil dari Papua yang menyampaikan suaranya di sana. Dilibatkan pun tidak. Wakil Papua baru tampil sebagai delegasi setahun kemudian dalam Konferensi Malino- perundingan yang diselenggarakan pihak Belanda.

Kebiasaan Indonesia untuk tidak melibatkan rakyat Papua dalam penentuan nasib dan masa depan wilayahnya sendiri, kembali terjadi bertahun-tahun kemudian.

Dalam proses penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) pada 15 Agustus 1962 di Villa Huntland Middleburg, Virginia, antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, rakyat Papua juga sama sekali tidak dilibatkan.

Bung Hatta Saja Tolak Papua Gabung Indonesia...

Dalam perjanjian tersebut ditetapkan beberapa poin antara lain Belanda harus menyerahkan Papua kepada badan PBB, United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) selambat-lambatnya 1 Oktober 1962. Perjanjian ini juga yang menjadi landasan digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969.

Perjanjian inilah yang kemudian menjadi titik awal menyeruaknya nafsu besar Amerika Serikat yang menunjukkan perannya yang lebih dari sekedar mediator penyelesaian masalah Papua yang kala itu bernama Irian Barat, yakni turut bermain demi kepentingannya sendiri, baik demi menangkal masuknya Indonesia ke dalam jaringan komunis Uni Soviet, maupun motif ekonomi yang dahsyat: menguasai kekayaan alam Papua melalui Indonesia.

Ya, nafsu besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah penguasaan tambang Grasberg, tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar kedua di dunia, yang dioperasikan oleh Freeport-McMoRan Inc.

Lihat yang kemudian bertahun-tahun terjadi. Indonesia yang secara “de jure” merupakan pemilik tanah Papua, mau-mau saja dikadali Amerika Serikat soal bagi-bagian pengolahan hasil tambang Freeport. Selama 40 tahun kita manggut-manggut saja menikmati bagi hasil pengolahan yang hanya sebesar 9,3% dari tambang tersebut.

Beruntung pemerintah akhirnya ‘sadar’ juga dari tidur panjangnya. Setelah melewati proses jalan divestasi yang panjang dan berliku, pada 12 Agustus 2018 pemerintah sukses meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23%, yang akan berlangsung bertahap selama 3,5 tahun ke depan.

Presiden Jokowi sendiri memastikan masyarakat Papua, dalam hal ini melalui Pemda, akan mendapatkan 10% saham PT Freeport Indonesia plus pajak daerah. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$100 juta atau Rp1,45 triliun per tahunnya setelah 2022.

Jumlah ini tentu saja sangat besar mengingat sebelumnya PT Freeport Indonesia selama ini hanya memberikan 1% keuntungan dari hasil tambang untuk masyarakat adat. Jumlah hasil keuntungan untuk masyarakat itu pun masih dibagi ‎untuk tujuh suku. Namun relatif tidak besar jika membayangkan rakyat Papua-lah sesungguhnya pemilik ‘sah’ tambang Grasberg.

Tidak hanya tambang Grasberg, tambang-tambang lain pun menjamur di tanah Papua. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menemukan fakta terjadi tumpang tindih izin yang ada di Papua. Temuan dari tim menujukkan adanya kerugian negara yang mencapai Rp800 miliar lebih akibat adanya 82 izin usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Andi Astriyaamiati dari Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRAH) yang merupakan koalisi dari KMSTRP menyebutkan, dari 82 izin tambang tersebut, 72 memiliki izin dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH dan sebanyak tiga izin pertambangan dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH

Tak hanya tambang, dari sektor perkebunan sawit juga ditemukan ketidakpatuhan pemegang konsensi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan KMSTRP, ada 53 pemegang izin usaha perkebunan sawit belum terkonfirmasi mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan hanya 22 izin perkebunan sawit atau 29,33% saja yang memiliki IPKH.

“Dari 82 izin tambang tersebut, 72 memiliki izin dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH dan sebanyak tiga izin pertambangan dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH. ini yang berpotensi merugikan negara,” jelas Andi.

Hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung, mencapai 38.153.269 hektar (ha).

Padahal pada 2009, luas hutan di sana masih mencapai 42 juta ha. Tahun 2011 lalu Greenpeace mencatat laju deforestasi rata-rata per tahun di Provinsi Papua mencapai 143.680 ha, sementara di Provinsi Papua Barat 293 ribu ha.

Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian luas adalah hadirnya mega proyek Merauke Integrated Food dan Energi Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke sejak 2010 lalu. Proyek ini mengambil porsi terbesar kerusakan hutan Papua karena pada tahap pertama hutan yang dibuka seluas 228.022 ha. Dengan begitu terbukti merusak ribuan hektar hutan dan menyengsarakan masyarakat asli pemilik lahan.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BKPMDP) Pemerintah Kabupaten Merauke menyebutkan, sekitar 32 perusahaan telah mendapat izin prinsip untuk mengeroyok beberapa sektor unggulan dalam proyek ini.

Disini sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) mendapat porsi lahan terbesar, yakni 973.057.56 hektar. Perkebunan kelapa sawit sebagai sektor unggulan kedua menyerap lahan seluas 316.347 hektar. Untuk perkebunan tebu seluas 156.812 hektar, perkebunan jagung 97.000 hektar, areal tanaman pangan 69.000 hektar, pengolahan kayu serpih 2.818 hektar dan areal pembangunan dermaga 1.200 hektar. Sesuai ijin yang sudah dikeluarkan, total lahan yang akan digunakan sebesar 1.616.234,56 hektar dalam mega proyek MIFEE.

Dengan 300 ribu hektar hutan Papua rusak tiap tahunnya, bila tidak diatasi, bukan mustahil hutan Papua bakal musnah dalam hitungan

Bung Hatta Saja Tolak Papua Gabung Indonesia...

Ya, inilah fakta yang terjadi. Pulau Papua yang kerap disebut “The Second Green Land” di Pasifik Selatan, dengan hamparan hutan tropis yang luas, gunung-gunung yang menjulang, dikelilingi dataran rendah hingga lembah-lembah yang subur berselimutkan pepohonan hijau, dan menyimpan berlaksa-laksa misteri, makin lama makin rusak seiring dangan proses degradasi dan deforestasi dari waktu ke waktu.

Andaikan saja waktu itu Soekarno tidak kelewat “klenik” dan Yamin tidak kelewat “ilmiah.” Coba bayangkan jika para pendiri bangsa mau berpikir lebih simple dan logis, layaknya Hatta, bahwa orang Papua berbeda dengan kita, orang Melayu.  

Mungkin saja alam Papua tidak akan rusak oleh nafsu serakah korporasi tambang dan sawit atas izin Indonesia seperti yang terjadi saat ini. Mungkin saja Papua masih baik-baik saja…


Acuan:


https://historia.id/politik/articles...ak-papua-vqjeJ

https://www.teras.id/news/pat-20/128...-rp-800-miliar

https://tirto.id/tahun-tak-pernah-be...ian-sesak-cCDM
profile-picture
profile-picture
profile-picture
vly69 dan 20 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh noldeforestasi
Halaman 1 dari 6
Ternyata negara indonesia tidak lebih baik dari belanda dalam mengurus wilayah jajahannya ya?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kristiyan.3gp dan 11 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 4 balasan
bung hatta orangnya air tenang menghanyutkan... nggak banyak tingkah & pendiam... mana banyak dibuku sejarah yang dihiasi kisah kisah beliau, yang ada cuma Soekarno .
profile-picture
profile-picture
profile-picture
matthysse76 dan 10 lainnya memberi reputasi
makin cinta deh ane sama bung Hatta.. orangnya bijak banget yaa.. we need leaders like you, Bung Hatta!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
stella dan 5 lainnya memberi reputasi
Setuju sama Bung Hatta.
Meskipun berbeda etnis, tidak masalah kalau rakyat Papua sendiri yang menghendaki bergabung dengan NKRI.
Pepera itulah yang titik tolak permasalahan; disinyalir nggak benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat Papua.

Gila...siapa sangka hanya gara-gara provokasi bendera di asrama, masalahnya jadi melebar begini.
Akhirnya kalo udah runyam gini jadi bingung sendiri.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
matthysse76 dan 2 lainnya memberi reputasi
Jadi gitu...
Quote:
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Aahh sayang ya doi gak jadi presiden.. cerdas, bijaksana dan logis, cuma kelewat pendiam,, beda sama kompatriotnya yang jagonya bakar semangat,,,
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 4 balasan
tapi klo sda dri papua ilang, indo bisa apa? emoticon-Roll Eyes (Sarcastic)

Sdm indo jelek, menurut ane tanpa papua ekonomi indo bisa menukik kyknya ya emoticon-Stick Out Tongue
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ekasatya87 dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
Quote:


Emang selain papua indon gak punya sda melimpah?
profile-picture
profile-picture
natsuzaki48 dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
kalo pake logika TS

jaman majapahit tdk ada negara indonesia, harus bubarkah indonesia skrg?
emoticon-Ngakak
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Quote:


Ya kan freeport sahamnya udh diambil alih sebagian. Trus masih ada cadangan sda lain yg ada disitu yg baru ketemu, klo gak salah gas bumi, uranium, sama thorium. Ini penting bwt kebutuhan sda indo di masa depan.
profile-picture
profile-picture
riezazura dan kingoftki memberi reputasi
Quote:

Tapi gak menjamin mereka bakal lebih merdeka gan, pemimpin mereka banyak yg korup, sama kan gak sekua rakyat papua menuntut referendum.
Papua dianaktirikan oleh pemerintahan orba sama penerus2nya. Menurut ane krn akar permasalahannya keluarga cendana, ngelepas papua malah bakal memperkeruh keadaan baik dari pihak papua ataupun pihak indo
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nowbitool dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
terus papua kudu lepas gitu ?? emoticon-Leh Uga
profile-picture
kingoftki memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
dan yang ditakutkan hatta bener kejadian ujung2nya malah jadi masalah emoticon-linux2 lucu juga daerah yg g dilibatkan atau g ada perwakilan BPUPKI dimasukin secara sepihak tanpa persetujuan org sana untuk menentukan nasib mereka emoticon-linux2 sekarang udah jadi sorotan internasional PBB kalau bener sampai referendum papua dijamin bakal ada efek domino separatis lain buat bangkit lagi kyk GAM dan RMS emoticon-linux2
profile-picture
profile-picture
bonekakiku dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Pendapat orang pesimis...
Taek.
emoticon-Shakehand2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
natsuzaki48 dan 2 lainnya memberi reputasi
the past is history
the future is mystery
but today is a gift, that is why it is called present

Mau jungkir balik sampe mampus tetep aja ga bakal merubah sejarah bahwa memang ada yg salah dgn Papua di jaman dulu(mulai Soekarno-Hatta ini, sampe Soeharto)
Bisa jadi kalau dulu Papua ga gabung kita, Soekarno jadi presiden seumur hidup, tanpa ada muncul sosok Soeharto, dst
Tapi kembali lagi semua sudah berlalu, tinggal sekarang apa yg bisa kita perbuat agar di masa depan keadaan sudah jadi yg terbaik buat kita maupun buat saudara kita di Papua
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nowbitool dan 13 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Kalau dapat malaka kemarin jadi kaya, secara selat malaka banyak yg melewati.
Sepengetahuan gw, bung Hatta dulu menyodorkan konsep negara federal
tapi bung Karno ga terima.
Alasan BH karena kita terlalu majemuk, tapi BK tetap kukuh NKRI


[URL="http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/19647-[_Konten_]-Konten%20836.pdf"][/URL]

emoticon-Cool
profile-picture
profile-picture
profile-picture
goal481 dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh optoergo
Nah ini! Makanya kasi aja mereka referendum & tentukan nasib mereka sendiri, toh ini salah tokoh² nasional kita dulu juga yg terlalu maruk masukin papua ke nkri tanpa persetujuan mereka, akibatnya bisa diliat kan tingkah mereka dikampung sendiri? Nasionalisme mereka bener² diragukan, lebih bangga dgn bintang kejora ketimbang merah putih

Dan kayak gini mau dilunakin? Gak bakal bisa! Lu baik-baikin mereka makin keenakan & diatas angin, karna balik lagi ke diri mereka yg hampir gak ada jiwa nasionalis dan merasa papua gak masuk bagian dari sejarah kemerdekaan indonesia
profile-picture
profile-picture
goal481 dan lyndonbaines memberi reputasi
Quote:


Yupz, mau gimana lagi. Ya udah tinggal diserahkan saja kepada pemerintah sekarang ( Berat juga bebannya ) gimana baiknya dalam menangani Papua ini.
Quote:

Menurut ane ditunggu aja, akhir taun katanya kabinet bakal dibenahi, liat ngefek gak. Baru sebentar pemerintah kita mencoba merangkul papua. Emang banyak pihak yg gak suka karena itu bertentangan dgn kepentingan personal mereka, tapi ya seluruh dunia emang begitu. Mau gak mau tindakan benar pasti banyak halangan...

Urusan pemerintah sama rakyat ri ya mendidik satu sama lain, membantu melihat kedepan, menghindari saudara2 kita tersulut provokator berkepentingan politik. Klo masih gagal yaudah, emang nasib, tapi yg penting kita harus mencoba.
profile-picture
54m5u4d183 memberi reputasi
Halaman 1 dari 6


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di