Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dihujani kritik keras dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sejak rencana pemindahan itu disinggung Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR, Fadli sudah menyatakan ketidaksetujuannya.

Dirangkum lewat pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR/DPR pada Jumat (16/8), Jokowi menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota. Kala itu, Jokowi meminta izin kepada anggota dewan memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

Fadli mempertanyakan prioritas pemerintah. Ia menyoroti soal kondisi ekonomi RI.

"Ini implikasinya panjang, apalagi keadaan ekonomi seperti sekarang ini, apakah sudah menjadi prioritas kita? Gagasan itu adalah gagasan yang baik-baik saja, apalagi keadaan normal, ekonomi kita baik apalagi surplus, bisa saja itu sebagai upaya kita memberikan pemerataan," kata Fadli di gedung DPR, Jumat (16/8).

Andai pemindahan ibu kota dilaksanakan, ia pun menyarankan agar pemerintah memindahkan ke Jonggol, Jawa Barat. Fadli menilai lokasi tersebut ideal. Selain itu, Jonggol sebelumnya juga pernah diwacanakan menjadi ibu kota baru oleh Presiden RI ke-2, Soeharto.

"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi. Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan Jokowi tidak semestinya merencanakan pemindahan ibu kota tanpa melibatkan masyarakat. Pada Kamis (22/8), Fadli menyarankan Jokowi membuat referendum pemindahan ibu kota.

"Kalau ada satu rencana, planning, tentu ada kajiannya. Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira ada bagusnya juga. Kalau perlu diadakan referendum ya, seperti usulan itu, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak? Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," kata Fadli.

Apakah saran Fadli dilakukan Jokowi?

Pada Senin (26/8), Jokowi secara resmi mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Ibu kota terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Surat Jokowi terkait pemindahan ibu kota itu kemudian diserahkan kepada DPR. Surat itu dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/8) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai tata tertib DPR.

Fadli mengatakan bukan tak mungkin rencana pemindahan ibu kota bakal gagal. Alasannya, ia menilai kajian atas keputusan tersebut amatiran.

"Bisa (berubah) dong. Bisa saja tetap di Jakarta kok. Apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya udah lain, mati listrik lagi misalnya. Kemudian apa, orang juga lupa ya kan. Nanti lihat saja lah apa yang saya omongin hari ini," kata Fadli, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Politikus Gerindra itu menganggap Jokowi terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan pemindahan ibu kota. Menurut Fadli, pemindahan ibu kota itu hanya cara Jokowi agar dikenang masyarakat.

"Apalagi kelihatan bahwa presiden ini tergesa-gesa. Saya baca statement-nya diharapkan tahun 2023-2024 (selesai). Mungkin berharap ini menjadi legacy di masa pemerintahannya. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikenang gitu," tuturnya.

Sumber