Rabu, 28 Agustus 2019 15:16 Reporter : Fikri Faqih


https://www.merdeka.com/jakarta/prab...-ke-pasar.html


Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menyarankan Gubernur Anies Baswedan membuat tempat relokasi untuk pedagang kaki lima (PKL). Sehingga mereka tidak lagi menggunakan trotoar untuk berjualan dan melanggar peraturan daerah.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, mendukung program revitalisasi trotoar yang dilakukan Anies. Untuk itu, dia mengingatkan, adanya Peraturan Daerah DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
"Soal pedagang kaki lima sudah ada aturan yang harus ditaati pedagang dalam hal ini Perda Ketertiban Umum," katanya kepada merdeka.com, Rabu (28/8).
Dalam Pasal 1 Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu, pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
Untuk itu, Prabowo mengusulkan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan satu tempat untuk merelokasi PKL. Harapannya, PKL tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
"PKL harus didorong masuk ke pasar dan lokasi binaan," tutupnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar dan pinggir jalan.
Politikus PSI itu mengungkapkan, akan memanggil Anies bilamana tidak menjalankan putusan tersebut. Pasalnya, dia menambahkan, trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki, bukan pedagang.
"Kalau tidak ada eksekusi, setelah ada kelengkapan dewan kami akan memanggil Pak Anies," katanya saat dihubungi, Rabu (28/8).
Pemanggilan tersebut, dia menjelaskan, untuk meminta penjelasan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Kita tanyakan ke dia kenapa enggak dieksekusi. Karena kan putusan MA mengikat seperti undang-undang," tegasnya. [fik]