Jakarta - Waketum Gerindra Edhy Prabowo menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan lokasi ibu kota baru. Menurut Edhy, Prabowo juga rela memberikan lahannya itu untuk dijadikan ibu kota.

"Bicara apapun, Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada publik, kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, manakala diperlukan untuk kepentingan negara beliau akan siap untuk memberikan apapun yang beliau miliki itu," kata Edhy kepada wartawan, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Edhy mengatakan Prabowo sudah memiliki lahan di Kaltim sebelum ada rencana pemindahan ibu kota. Dia berharap kepemilikan lahan itu tak dipersoalkan.

"Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan nggak juga. Nanti kalau bangun di tempat lain ada tanah kita lagi kan biasa saja. Saya pikir kan kita tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo memiliki empat catatan terkait rencana pemindahan ibu kota. Catatan pertama Prabowo ialah soal kajian.

"Pemindahan ibu kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ucap juru bicara pribadi Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya, Senin (26/8).

Kedua, Prabowo memberikan catatan bahwa pemindahan ibu kota harus didasarkan pandangan ekonomi oppourtunity cost selain tentunya financial cost yang fondasi dasarnya ialah prioritas.

"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," kata Dahnil.

Selanjutnya, Prabowo menekankan soal kapasitas negara dalam menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan. Prabowo menilai poin-poin tersebut merupakan masalah primer Indonesia sebagai bangsa dan negara.

"Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI, karena pemindahan Ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya) dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dll. Jadi tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi," tutur Dahnil.

"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro-masa depan, bukan upaya yang miopik abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," sambung Dahnil.
(zak/tor)

https://news.detik.com/berita/d-4682...-baru?single=1