Kemajuan suatu daerah ditentukan oleh pemimpinnya. Kepala Daerah yang mampu memajukan daerahnya biasanya tercermin dari anggaran daerah yang semakin meningkat.

Namun, tidak untuk DKI Jakarta. Dengan kapasitas kota megapolitan seperti itu, anggaran daerah Pemprov DKI Jakarta justru menurun.

Terlihat dari penetapan APBD anggaran 2019, untuk penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp14,31 triliun. Angka tersebut didapat dari prediksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2018 dan penerimaan belanja daerah.

Melalui perubahan ini (rapat paripurna pembahasan perubahan APBD 2019) penerimaan pembiayaan menjadi Rp11,89 triliun atau menurun Rp2,41 triliun.

Di sisi lain, untuk pengeluaran pembiayaan APBD DKI Jakarta diketahui meningkat. Semula pembiayaan direncakan sebesar Rp 8,18 trilun meningkat menjadi Rp 8,98 triliun atau ada peningkatan Rp 800 miliar.

Anies mengatakan, nantinya tambahan Rp 800 miliar dalam pengeluaran APBD 2019 akan disiapkan dan digunakan sebagai modal untuk menjalankan program rumah DP 0 persen.

Publik harus mengawasi setiap perubahan yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Sebab, APBD DKI Jakarta berpotensi menjadi lahan basah partai nasional untuk mengeruk kepentingan.

Hal ini telah terindikasi saat DPRD DKI Jakarta menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD DKI 2017 karena tak bisa menjelaskan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah sebesar Rp4,29 triliun pada tahun tersebut.

Dari perubahan anggaran yang justru negatif itu menunjukan bahwa kapasitas kepemimpinan Anies patut diragukan. Dia bukanlah sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan bagi DKI Jakarta.

Gabener Anies hanya pandai bermain kata-kata daripada mengatur tata kota. Itulah kualitasnya.