Jakarta - Pindah ibu kota sebenarnya bukan rencana yang baru. Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantapkan rencana itu, beberapa presiden sebelumnya juga pernah punya rencana serupa.

Presiden RI Pertama Soekarno juga pernah ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sementara Presiden kedua Soeharto ingin memindahkan ibu kota yang posisinya lebih dekat yakni Jonggol, Jawa Barat.

Saran memindahkan ibu kota ke Jonggol pun kembali digaungkan salah satunya oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pindah ke Jonggol dianggap jauh lebih efisien dibanding pindah ke pulau Kalimantan seperti rencana Jokowi. Lalu apa si kelebihannya jika ibu kota pindah ke Jonggol?

Founder Urban+, Pengamat Perancang Kota, Sibarani Sofyan mengatakan, memang setiap lokasi pasti memiliki kelebihan untuk dijadikan ibu kota. Untuk Joggol sendiri memiliki kelebihan lokasinya yang dekat dengan ibu kota saat ini, yakni Jakarta.

"Dekat dan bisa dilakukan dengan metoda lebih mudah tanpa isu lintas pulau," ujarnya kepada detikFinance, Minggu, (18/8/2019).

Dengan lokasi yang dekat dengan ibu kota saat ini, maka untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan serta ahli dalam membangun ibu kota baru akan lebih mudah.

Selain itu, infrastruktur pendukung di Jonggol juga terbilang sudah tersedia. Sehingga akan lebih efisien karena tidak harus membangun infrastruktur pendukung terlebih dahulu.

"Ketersediaan infrastruktur pendukung juga lebih mudah dan sdh ada jaringan-jaringan level Jabodetabek," tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai memindahkan ibu kota ke Jonggol jauh lebih baik ketimbang Kalimantan. Menurutnya, lokasi ini lebih memungkinkan karena dari segi infrastruktur memadai.

"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi. Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," katanya di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Jumat (16/8/2019).

https://m.detik.com/finance/properti...from=wpm_nhl_4