Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih yang melibatkan tersangka anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra. Salah satu yang sedang ditelisik adalah keterlibatan sejumlah pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).

Ada satu hal yang menggelitik pikiran. Pada Selasa (13/8) Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman tiba-tiba mencopot seluruh pejabat eselon II, III, dan IV yang terindikasi kasus impor bawang putih. Para pejabat tersebut terkait dengan verifikasi wajib tanaman bawang putih di Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura.

Pria asal Sulawesi Selatan itu bilang tindakan tersebut dilakukan menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Ditjen Hortikultura Kementan pada Senin (12/8) terkait kasus suap izin impor bawang putih yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra.

Amran berdalih dirinya ingin menunjukkan kejelasan sikap kementerian yang dipimpinnya terkait kasus ini serta memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan. Meskipun belum diketahui keterlibatan pejabat tersebut, Amran merasa perlu mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan guna menjaga reputasi Kementerian Pertanian dan komitmen anti korupsi.



Langkah Mentan tersebut justru mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ia bilang, langkah terburu-buru Mentan mencopot para pejabat eselon II, III dan IV itu tidak akan menghentikan langkah KPK untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Penyidik akan menelisik lebih jauh peran setiap pejabat yang diduga ikut dalam pusaran korupsi komoditas komoditas yang sepanjang tahun ini menjadi pusat perhatian semua pihak.

"Memang peran orang per orang tidak tergantung pada dipecat atau tidaknya, makanya tergantung penyidikan. Kalau perannya signifikan dikejar. TPPU (tindak pidana pencucian uang) saja kalau orangnya sudah meninggal, kami kejar," tegasnya.

Dalam kasus suap pengurusan impor bawang, sejumlah lokasi telah digeledah KPK. Salah satu yang diacak-acak tim lembaga atirasuah tersebut adalah Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan. Saut menolak berkomentar banyak soal keterlibatan pihak Ditjen Hortikultura dalam kasus ini. Namun ia memastikan penggeledahan dilakukan lantaran ada barang bukti yang dicari penyidik.

"Saya belum tahu apa temuannya, tujuan tindak lanjut OTT yang kemerin pasti ada keterkaitan," ujarnya.

KPK telah menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra sebagai tersangka. Politikus PDIP itu dijerat bersama lima orang lainnya, pengusaha sekaligus orang kepercayaan Nyoman, Mirawati Basti dan empat pihak swasta Elviyanto, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar.



Dalam kasus ini, Dhamantra diduga meminta fee Rp3,6 miliar untuk membantu Afung dan Doddy mengurus rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementan dan surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Dalam kesepakatan itu, Dhamantra mematok komitmen fee Rp1.700-Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor nantinya. Sementara kuota impor bawang putih untuk 2019 yang sedang diurus itu sejumlah 20 ribu ton. Dhamantra diduga baru menerima uang sekitar Rp2 miliar dari kesepakatan itu sebagai izon.


Acuan:


Mentan Copot Seluruh Pejabat Yang Tersangkut Kasus Suap Bawang Putih

Pimpinan KPK Sindir Menteri Pertanian

]Suap Impor Bawang Putih, KPK Telisik Keterlibatan Pejabat Kementan