Disadari atau tidak, propaganda mengenai khilafah telah merasuk hingga ke seluruh kalangan. Termasuk telah menjangkiti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal itu terbukti dengan adanya salah seorang anggota Komisi Hukum MUI yang menyebut bahwa khilafah tidaklah sesat.

Adalah, Anton Tabah Digdoyo yang juga Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini meminta aparat negara untuk tidak alergi dengan istilah syariah. Apalagi sampai menuduh syariah Islam bertentangan dengan Pancasila dan bisa disangka sebagai makar.

Ia sepertinya sangat setuju dengan gagasan NKRi Bersyariah yang diwacanakan oleh PA 212, FPI dan HTI. Padahal, itu terang-terangan menyalahi Pancasila.

Jelas saja, Anton berani mempropagandakan soal syariah di atas karena dia sendiri adalah bagian dari pendukung ditegakkannya khilafah dan syariah Islam di Indonesia.

Kalau bicara jujur, aparat sebenarnya tidak pernah alergi dengan khilafah dan syariah, justru aparatlah yang telah menjalankan syariah Islam sesungguhnya dengan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

Pasalnya, nilai-nilai utama pada Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan Sosial itu semua sesuai syariah Islam.

Jadi, menegakan kedaulatan NKRI sebagai pemerintahan yang sah, sama saja dengan menegakan nilai-nilai Islam yang utama. Sehingga mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apapun adalah tidak diperlukan.

Jika konversi itu dilakukan akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar, seperti chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan, sehingga membuka peluang perang saudara dan anak bangsa.

Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan NKRI adalah wujud dan refleksi kearifan para pemimpin agama di Indonesia yang menyadari kenyataan keragaman elemen bangsa, yang tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama yang berbahaya.

Semestinya umat Islam bisa mahfum bahwa Pancasila menjadi ideologi NKRI sebagai falsafah pemersatu dari keberagaman bangsa. Jadi tak perlu lagi kita berbicara khilafah atau syariah.