Perbincangan mengenai Polisi Taliban Vs Polisi India yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat ramai menyeruak ke publik. Penyebutan Polisi Taliban dan Polisi India itu jelas memancing spekulasi publik, kelompok seperti apa yang dirujuk oleh Polisi Taliban dan Polisi India. Secara sederhana Polisi Taliban adalah segenap jajaran anggota KPK yang agamis, dengan penampakan yang dapat diciri secara khusus yaitu bercelana cingkrang dan berjenggot. Sementara Polisi India adalah sebutan untuk Anggota KPK yang baru datang dan terlihat batang hidungnya setelah sebuah kejadian korupsi selesai, dan ramai menjadi spotlight para awak media.

Kubu Polisi Taliban dikenal sebagai kubu senior yang bercokol di lembaga antirusuah tersebut, mereka dinilai punya kapasitas yang sangat kuat dalam menentukan tuntasnya sebuah perkara yang ditangani oleh KPK. Kelompok Polisi Taliban juga dapat menentukan kasus mana yang akan mendapat eksposure media publik mana yang hanya menjadi konsumsi internal anggota KPK. Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan, Polisi Taliban memiliki posisi sangat kuat di KPK dan bisa menentukan kasus mana yang harus diangkat ke permukaan atau dikandangkan. Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan adalah nama-nama yang kuat dalam faksi Polisi Taliban.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar pun akan soal intrik Polisi India Vs Polisi Taliban yang terjadi dalam tubuh KPK. Antasari Azhar mengaku khawatir isu polisi Taliban dan India tersebut sengaja dimainkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan KPK. Antasari berkata dikotomi polisi taliban dan polisi India tidak pernah ada semasa dirinya menjabat sebagai Ketua KPK pada 2007 hingga 2009. Menurut Antasari Azhar ada pihak yang sengaja menghembuskan isu dengan tujuan untuk mendeskriditkan KPK. Isu faksi Polisi Taliban Vs Polisi India dijadikan pintu masuk dan alasan untuk melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Panitia Seleksi Pimpinan (Pansel Capim) KPK.

BIN dan BNPT dapat masuk untuk memantau dan menteralisir adanya potensi perkembangan paham radikal yang tumbuh pada tubuh KPK. Paham Islam Radikal dinilai berpotensi tumbuh dalam faksi Polisi Taliban. Faksi Polisi Taliban terlihat acap menggunakan atribut celana cingkrang dan berjenggot, serta berjilbab tebal untuk anggota KPK perempuan. Potensi KPK disusupi paham radikal jelas harus menjadi perhatian publik dan elit politik. Jangan sampai lembaga superbodi kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi ini menjadi tempat tumbuhnya paham radikal secara subur tanpa terpantau gerakannya.

Faksi Polisi Taliban yang disinyalir dekat paham radikal pastilah luput dari pantauan Prabowo Subianto saat sebelum Rekonsiliasi, dan masih belum menunjukkan gelagat cerai dengan blok Islam Konservatif. Pasalnya Prabowo begitu lekat dengan blok Islam Konservatif yang juga merupakan gerakan senada dengan faksi Polisi Taliban yang berada dalam tubuh KPK. Prabo Subianto masih ditunggangi oleh kepentingan Islam Konservatif untuk mengoalkan tujuannya, termasuk kepentingan untuk bercokol kuat dalam tubuh KPK. Penumpang gelap dalam kubu Prabowo banyak dinilai pihak sangat berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI. Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa berharap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto harus diselamatkan dari penumpang-penumpang gelap yang menungganginya. "Menurut saya Prabowo harus diselamatkan dari penumpang gelap. Para pembisik-pembisiknya itu berbahaya sekali,". Dan penumpang gelap ini berupaya melahap keutuhan NKRI dengan menyebarkan ajaran radikal.

Beruntung Prabowo Subianto saat ini sudah dalam trek dalam proses cerai dengan blok Islam konservatif dan penumpang gelap yang menyebarkan paham-paham radikal. Momen rekonsiliasi yang terjadi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo, sedikit banyak telah membuka perspektif baru bagi Prabowo, mengenai potensi radikalisme yang tumbuh menyelinap dalam barisan pendukungnya. Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi yang dinilai banyak kalangan berkat mediasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan pastilah membawa banyak informasi penting mengenai perkembangan tumbuhnya benih-benih radikal yang ada pada pendukung Prabowo. Kepala BIN Budi Gunawan pasti telah memberikan sebuah masukan penting pada Prabowo Subianto terkait Kesatuan dan Persatuan NKRI dalam melawan kelompok dan gerakan radikal. Atas masukan akhirnya Prabowo Subianto bersikap mengambil jalan untuk mengedepankan Persatuan Bangsa. Prabowo Subianto tahu potensi gerakan radikal yang tumbuh pada bebrapa institusi negara, termasuk apa yang terjadi dalam tubuh KPK.

Sekarang menjadi terang, mengapa Prabowo Subianto tidak meletakkan amanah pemberantasan korupsi di tangan Bambang Widjojanto. Kedekatan Bambang Widjojanto dengan Polisi Taliban dinilai sangat kuat. Kokohnya faksi Polisi Taliban di tubuh KPK juga disinyalir ada peran dari BW saat menjadi Wakil Ketua KPK. Baik dan sudah benar langkah Prabowo dalam pemberantasan korupsi, dimulai dari membenahi struktur anggota KPK dari potensi dan bahaya radikalisme yang menjangkit Lembaga antirasuah itu. Bukan hanya korupsi penyakit yang menggerogoti bangsa ini, tapi lebih parah dari itu adalah radikalisme yang secara nyata berpotensi menghilangkan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sebelum tumpas Korupsi, tumpas dahulu radikalisme dalam KPK. Berani bersih itu hebat.

Sumber:

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-pimpinan-kpk

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...taliban-di-kpk

https://www.beritasatu.com/politik/5...n-india-di-kpk

https://www.merdeka.com/peristiwa/an...-suka-kpk.html

https://fokus.tempo.co/read/1217659/...n-pimpinan-kpk