lawjusticenewsAvatar border
TS
lawjusticenews
FPI Ingin Bahas Khilafah Dengan Pemerintah, Kemendagri: Syaratnya Lengkap Dulu!


law-justice.co - Front Pembela Islam (FPI) mengajak pemerintah berdialog ihwal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Dialog juga dilakukan untuk meluruskan makna `khilafah` dalam AD/ART FPI.

Merespons itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, meminta FPI melengkapi persyaratan perpanjangan izinnya terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan, barulah FPI bisa berdialog dengan pemerintah.

Baca juga : Ini Alasan Habib Rizieq Pimpin Doa di Pemakaman Mbah Moen

"Sebenarnya kalau ini, FPI kan tinggal melengkapi persyaratan. Kalau ngobrol itu gampang. tapi syaratnya dilengkapi dulu. karena untuk dapat diperpanjang, ada persyaratan-persyaratan dan itu masih kurang lima," kata Hadi di Kemendagri seperti dikutip dari okezone, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Hadi menuturkan, beberapa syarat yang belum dilengkapi FPI di antaranya perihal mekanisme pengananan konflik internal, AD/ART yang belum tertandatangani, dan lain sebagainya.

Baca juga : GP Ansor Tabuh Genderang Perang Terhadap FPI

"Jadi kalau soal ngobrol gampang. Kita ngobrol panjang kalau syaratnya nggak dikompliti kan enggak akan selesai," tandasnya.

"Ya jangan dulu. Itu dilengkapi dulu. Setelah itu baru ngobrol ya. Kita undang apa yang dimaksud dengan definisi apakah khilafah, apakah apa. Tapi kalau itu ndak dilengkapi kan tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi harus dilengkapi dulu," sambung Hadi.

Baca juga : Politikus PDIP Duga Ada Jenderal di Balik Alotnya Pembubaran FPI

Lebih lanjut, Hadi menuturkan, dalam perpanjangan izin terdaftar FPI, yang dibutuhkan sekarang bukanlah dialog. Tetapi FPI diminta melengkapi persyaratannya terlebih dahulu. Kemudian barulah diberi ruang untuk memberikan penjelasan soal definisi khilafah yang dimaksud.

"Ya, bukan perlu dialog ya. Ini tidak membutuhkan dialog. Lengkapi dulu. Kalau lengkapi persyaratannya sudah lengkap baru, nanti lah bahwa nanti kaitannya dengan dia akan menjelaskan, itu kan ada tim untuk melakukan verifikasi," pungkasnya. 


Baca Juga : 
Waspada Mafia Properti Mengincar Anda, Ini Modusnya
Ini Tiga Tantangan PDIP Menyambut "Indonesia 2050"
Menteri Enggar Lawan Kebijakan Presiden
Program Jokowi Ikut Andil Dalam Konflik Nduga











tepsuzot
muhamad.hanif.2
tien212700
tien212700 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2.1K
21
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan