Terlalu spontan dan reaksioner, mungkin dua kata itu sangat cocok menggambarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggapi buruknya kualitas udara di kotanya.

Tanpa kajian yang matang, Gubernur Anies tiba-tiba mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara. Padahal, mestinya dia membuat kajian akademiknya terlebih dahulu.

Kritik seperti itu seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yan. Menurutnya, Anies terlalu spontan dalam mengeluarkan kebijakan tanpa ada pertimbangana akdemisnya.

Alhasil, banyak instruksinya yang masih abu-abu. Misalnya, instruksi tentang pembatasan kendaraan berusia di atas 10 tahun. Lantas, bagaimana dengan taksi di atas 10 tahun? Apakah itu termasuk?

Ketidakjelasan seperti itu tak bisa dihindari karena kajian akademiknya belum tuntas.

Kemudian, soal kebijakan pembatasan ganjil-genap yang diperluas di sejumlah kawasan, juga seharunys perlu dilihat dari aspek peraturan dan perundang-undangannya.

Menurut pemerhati masalah transportasi, Budiyanto, perlu ada pengkajian yang mendalam baik dari aspek filosifi, sosial, ekonomi, keamanan dan penguatan aspek hukum serta aspek-aspek lalu lintas.

Mengapa dari aspek keamanan perlu dikaji, karena populasinya cukup tinggi sehingga resistensi yang berkaitan dengan masalah keamananpun relatif tinggi juga.

Singkat kata, Instruksi Gubernur yang dirilis oleh Gubernur DKI Jakarta pekan lalu masih banyak bolongnya. Hal itu lantaran dirinya tak melakukan kajian yang mendalam, tetapi langsung diputuskan kebijakannya.

Langkah seperti itu jelas salah, sehingga tak berdampak positif pada pengurangan polusi dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta.