Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku prihatin terkait penetapan Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta oleh KPK. Dia mengaku berharap situasi seperti ini tidak terjadi.

"Tentu kita prihatin, tidak berharap ada situasi seperti itu. Tentu selanjutnya, proses hukumnya kita serahkan ke KPK," kata Aher usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertajuk 'Merajut Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2019).

Dalam diskusi itu Aher mengatakan presiden terpilih merupakan pihak yang paling wajib merajut kembali persatuan usai Pemilu. Dia juga berharap rekonsiliasi bukan hanya dimaknai sebagai ajang berbagi kursi.



"Dalam pemikiran saya, ketika ada secercah keretakan di bangsa ini, maka pemimpin yang memenangkan kontes demokrasi, dia yang paling wajib untuk menyatukan kembali bangsa ini. Oleh karena itu, saya ingin pemimpin kita ini, dalam hal ini adalah presiden terpilih," ujarnya.

"Rekonsiliasi jangan dimaknai sempit banget. Oposisi, salah satunya atau semuanya gabung dengan koalisi pemerintahan yang menang kemudian dapat kursi," sambungnya.

Kembali ke soal penetapan Iwa sebagai tersangka, Aher berpesan kepada seluruh pejabat publik untuk tetap bekerja secara profesional dan jujur sesuai dengan peraturan yang ada. Dia berharap tak ada penyimpangan anggaran dalam proses pembangunan.

"Kepada semua para pejabat saya kira, mari kita bekerja untuk negara, untuk mengelola pembangunan negara, lewat keuangan negara baik APBN maupun APBD dan kita kelola sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai ada penyimpangan," ujarnya.

Iwa sebelumnya menetapkan dua orang tersangka baru dalam dua perkara berbeda terkait proyek Meikarta. Mereka adalah eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

Toto dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. KPK menduga Toto merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Sementara itu, Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 900 juta. Duit itu diduga terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.

Hingga kini, ada sebelas tersangka yang telah dijerat KPK dalam kasus ini, termasuk eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang kini sudah divonis bersalah. Aher sendiri sempat diperiksa KPK sebagai saksi saat proses penyidikan terhadap Neneng masih dilakukan KPK.

https://m.detik.com/news/berita/d-46...from=wpm_nhl_6